Network
PR BEKASI - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta kepada Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden untuk tidak kembali ke Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA).
Karena, menurutnya, lebih baik AS tetap berada di luar kesepakatan tersebut.
"Jangan sampai kembali ke kesepakatan nuklir tersebut. Kita harus tegas dan tanpa kompromi dalam mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir," kata Netanyahu dalam pidatonya di Israel, seperti dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Selasa, 24 November 2020.
Dalam pidatonya tersebut, Benjamon Netanyahu tidak secara langsung menyebut nama Joe Biden.
Baca Juga: Lama Tak Terlihat di Televisi Usai Kasus Ario Kiswinar Mencuat, Begini Kondisi Mario Teguh Sekarang
Namun, secara jelas pesan itu disasarkan kepada Presiden AS terpilih itu.
Diketahui bahwa Israel, di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu, termasuk yang mendukung AS keluar dari JCPOA.
Hal tersebut terjadi karena, Israel memandang bahwa Iran sebagai negara musuh.
Dikabarkan, dalam waktu dekat Netanyahu akan bertemu Joe Biden.
Baca Juga: Aksi Pangdam Jaya Disebut Inisiatif Sendiri, Refly Harun: Pertama Tak Diminta, Kedua Tak Diperintah
Berdasarkan pernyataan pers Pemerintah Israel, keduanya akan membahas berbagai isu penting di Timur Tengah, termasuk penguatan kerja sama kedua negara tersebut.
Namun, belum diketahui apakah soal JCPOA akan masuk di dalamnya atau tidak.
Diketahui, JCPOA merupakan perjanjian nuklir yang diteken enam negara di tahun 2015 lalu.
Perjanjian tersebut terbentuk dengan tujuan untuk mengawasi program pengayaan nuklir Iran.
Keenam negara itu yakni AS, Tiongkok, Rusia, Jerman, Prancis, dan Inggris.
Baca Juga: Bongkar IQ Fadli Zon dan Ingatkan Tak 'Off Side' Kritik TNI, Peter Gontha: Gue Tetap Temen Lu kan?
Negara-negara tersebut tidak ingin program pengayaan nuklir Iran sampai di luar kendali.
Sehingga dikhawatirkan nantinya menjadi ancaman terhadap stabilitas regional di Timur Tengah.
Jika mengikuti kesepakatan JCPOA, timbal balik untuk Iran yakni dihentikannya embargo perdagangan senjata oleh DK PBB.
Pada Oktober lalu, diketahui bahwa embargo perdagangan senjata tersebut berakhir.
Awalnya AS mendukung JCPOA, namun berbalik memprotesnya di masa pemerintahan inkumben Donald Trump.
Baca Juga: FPI Buka-bukaan, Kepulangan Habib Rizieq Disebut Mendadak Dipersulit Usai Ditemui Prabowo Tahun 2018
Menurut Donald Trump, JCPOA kurang tegas terhadap negara Iran.
Selain itu, Donald Trump juga mempermasalahkan tidak tercover-nya pengembangan misil balistik dan milisi Iran di Irak, Lebanon, Suriah, serta Yaman dalam kesepakatan JCPOA.
Buntut dari hal tersebut, Donald Trump menarik AS dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap Iran.
Akibatnya, sektor Migas Iran termasuk salah satu yang terpukul oleh sanksi tersebut.
Baca Juga: Tanggapi Usulan Pembubaran Kelompok FPI, Muhammadiyah Punya Jawaban Berbeda
Selain itu, di sektor lain pun mereka terpaksa untuk melakukan swasembada.
Namun, dalam beberapa kali kampanyenya, Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membawa AS kembali ke JCPOA, bahkan memperluas cakupannya.
Joe Biden juga meminta sikap kooperatif dari Iran agar mereka kembali menekan program nuklirnya.
Jika tidak, menurut Biden, maka sanksi lebih berat mengancam.
Berdasarkan berbagai laporan, Iran mulai melanggar batas pengayaan nuklir yang sudah ditetapkan.
Baca Juga: 50 Orang Positif Covid-19 di Tebet, Pemkot Jaksel: Tidak Seluruhnya Berasal dari Acara Habib Rizieq
Iran mengakui hal itu walau membantahnya untuk kepentingan militer.
Perkembangan terbaru, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan bahwa pihaknya siap kembali patuh ke JCPOA dengan syarat sanksi diangkat lebih dulu.***
