Network
"Turki mendukung penyelesaian masalah ini dengan diplomasi dan negosiasi. Kami tidak akan menerima pemaksaan sepihak," katanya, Dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Minggu, 13 Desember 2020.
Keputusan tersebut akan berdampak juga ke negara lain, bahwa Washingtom mengirimkan pesan ke mitra AS di seluruh dunia, yang mungkin mempertimbangkan untuk membeli peralatan militer Rusia, untuk berpikir berulang kali agar tidak mendapatkan sanksi serupa dari AS.
Pemimpin Turki, Presiden Tayyip Erdogan, berharap dan ingin membuktikan bahwa ancaman AS kosong. Erdogan bertaruh hubungan yang dia kembangkan dengan Trump untuk melindungi Ankara dari tindakan hukuman AS.
Selanjutnya, pejabat dalam pemerintahannya secara internal merekomendasikan sanksi terhadap Ankara pada Juli 2019 lalu, ketika pemerintah Turki mulai menerima pengiriman S-400. Namun, sanksi tampaknya akan tetap terjadi bahkan jika Trump tidak bertindak, kata sumber itu.
Baca Juga: Habiskan Saldo Pelatihan Kartu Prakerja Sebelum 15 Desember 2020, Dapatkan Berbagai Hadiah Menarik
Versi terakhir dari undang-undang otorisasi pertahanan (National Defense Authorization Act/NDAA) tahunan AS senilai US$ 740 miliar (Rp10.431 triliun), yang akan mendapat suara Senat pada awal minggu ini, akan memaksa Washington untuk menjatuhkan sanksi dalam waktu 30 hari.
Salah satu pejabat AS mengatakan, alasan Donald Trump akhirnya bersedia untuk melanjutkan sanksi kepada Turki adalah untuk "memisahkan" masalah dari RUU NDAA, yang membawa ketentuan yang mengharuskan dia memberlakukan tindakan di Ankara. Dengan cara ini, Trump ingin menghindar dari kesan dirinya dipaksa, kata pejabat itu.
Namun, peningkatan tekanan AS bukannya tanpa risiko. Washington tidak ingin mendorong Erdogan lebih dekat ke Presiden Rusia Vladimir Putin, yang tujuannya adalah untuk melemahkan dan memecah-belah aliansi NATO.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap Buronan Bom Bali 1 di Lampung, DPR: Kejar Semua, Ndan! Sampai Habis Tak Bersisa
Sebelumnya, Rusia telah mengirimkan rudal darat-ke-udara S-400 tahun 2019 dan Turki mengujinya baru-baru ini pada Oktober 2020.
