Network
PR BEKASI - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan visa tambahan pada pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada Senin, 21 Desember 2020.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa pembatasan tersebut menargetkan pejabat yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam menindas praktisi agama, kelompok etnis minoritas, pemberontak, dan lainnya.
Menurutnya, otoriter China memberlakukan pembatasan yang kejam dan AS sudah jelas tidak menerima pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) untuk datang ke negeri paman sam.
Baca Juga: Minta Risma Tinggalkan Cara Lama Saat Jadi Mensos, Ulil Abshar: Jangan Banyak Drama dan Marah-marah
“Penguasa otoriter China memberlakukan pembatasan yang kejam pada kebebasan berekspresi, beragama atau berkeyakinan, berserikat, dan hak untuk berkumpul secara damai. Amerika Serikat sudah jelas bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia seperti ini tidak diterima di negara kami,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Rabu, 23 Desember 2020.
Mendapatkan perlakuan seperti itu membuat pemerintah China bereaksi. China mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan balasan atas pembatasan visa yang diterapkan AS.
“Kami akan mengambil tindakan balasan sebagai tanggapan. Kami akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab merusak hubungan bilateral kami," kata juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin.
Hubungan AS-China ditengarai jatuh ke level terburuknya dalam beberapa dekade ketika dua ekonomi teratas dunia itu kerap memperdebatkan masalah mulai dari wabah virus corona, undang-undang keamanan nasional Beijing untuk Hong Kong, perdagangan hingga aktivitas spionase.
Baca Juga: Sandiaga Uno Susul Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Profesor Universitas Monash: Kok Semua Jadi Searah?
