Israel Jual Teknologi Peretas Ponsel ke 'Pasukan Kematian' Bangladesh yang Dikenal Kejam

- 9 Maret 2021, 20:16 WIB
Mahasiswa dan aktivis menghadiri prosesi obor saat mereka memprotes kematian seorang penulis Bangladesh Mushtaq Ahmed di penjara, setelah penangkapannya di bawah tindakan keamanan digital, di Dhaka, Bangladesh.
Mahasiswa dan aktivis menghadiri prosesi obor saat mereka memprotes kematian seorang penulis Bangladesh Mushtaq Ahmed di penjara, setelah penangkapannya di bawah tindakan keamanan digital, di Dhaka, Bangladesh. /MOHAMMAD PONIR HOSSAIN / REUTERS/REUTERS

Menurut laporan di Bangladesh, pada 7 Mei 2020 anggaran baru telah disahkan untuk pembelian sistem Cellebrite tambahan untuk RAB dan sesuai dokumen yang diajukan ke pengadilan Israel, ini bukan pertama kalinya unit membeli UFED.

Baca Juga: Berhasil Daftarkan Hasil KLB Tanpa Terendus Media, Razman Arif: Sedang Pandemi, Kita Tak Mau Buat Kerumunan 

Teknologi peretasan telepon Cellebrite ditujukan untuk lembaga penegak hukum dan dijual di seluruh dunia.

Namun, kritik telah lama mengecam perusahaan itu karena menjual barang dagangannya ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk.

“Ini adalah 'kesalahan' yang sangat serius oleh Kementerian Pertahanan," kata dokumen yang diajukan oleh Mack beserta daftar panjang aktivis hak asasi manusia lainnya.

“Karena Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Bangladesh,” tambah mereka seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Haaretz Selasa, 9 Maret 2021.

“Selain itu di Bangladesh memiliki pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dan korupsi yang meluas di negara itu, tidak ada cara bagi kementerian untuk benar-benar mengawasi dan mengontrol penggunaan yang dibuat dari sistem Israel saat digunakan oleh sebuah negara,” sambung mereka.

Baca Juga: Bangkitkan Perfilman Indonesia, Manoj Punjabi Cs Ajak Jokowi dan Masyarakat Berani Nonton Lagi di Bioskop 

Mack dalam dokumen juga mempertanyakan keputusan menjual teknologi tersebut.

“Bagaimana mungkin! Meskipun berjanji untuk 'peka dan mempertimbangkan masalah hak asasi manusia', direktur jenderal kementerian mengizinkan penjualan teknologi,” katanya.

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Haaretz


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah