Network
PR BEKASI – Pemerintah Sri Lanka berencana melarang pemakaian burkak bagi wanita Muslim di negara tersebut.
Selain melarang pemakaian burkak, Sri Lanka juga akan menutup lebih dari 1.000 sekolah Islam di seluruh Sri Lanka.
Hal tersebut dianggap oleh berbagai media baik lokal maupun internasional sebagai tindakan terbaru yang mempengaruhi populasi Muslim yang merupakan minoritas di negara itu.
Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Sarath Weerasekera mengatakan dirinya dia telah menandatangani surat keputusan pada Jumat, 12 Maret 2021 terkait persetujuan kabinet untuk melarang burkak dengan alasan "keamanan nasional".
Baca Juga: Ahmad Dhani Sempat Terpapar Covid-19, Anang Hermansyah: Dia Tetap Percaya Covid-19 Itu Konspirasi
Baca Juga: Tak Terima Ditegur Pakai Masker, Tiga Penumpang Wanita Ini Malah Serang Pengemudi Uber
Sarath Weerasekera mengatakan dalam konferensi pers pada Sabtu, 13 Maret 2021, alasan pelarangan pemakaian burkak tersebut karena dianggap sebagai salah satu tanda munculnya radikalisme di Sri Lanka.
"Di masa-masa awal kami, wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burkak. Itu adalah tanda radikalisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Minggu, 14 Maret 2021.
Seperti diketahui, burqa merupakan pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh dan wajah yang dikenakan oleh sebagian wanita Muslim.
Pemakaian burqa di negara mayoritas Buddha tersebut untuk sementara dilarang pada 2019 setelah insiden serangan bom terhadap gereja dan hotel oleh kelompok bersenjata yang menewaskan lebih dari 250 orang.
Langkah tersebut mendapat tanggapan beragam baik itu dukungan maupun penolakan dari para aktivis.
Para aktivis mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak perempuan Muslim untuk menjalankan praktik agama mereka dengan bebas"
Beberapa tahun kebelakang, Gotabaya Rajapaksa terpilih sebagai presiden setelah menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme.
Diketahui Gotabaya Rajapaksa terkenal karena berhasil menghentikan pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara itu saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Sri Lanka.
Gotabaya Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran hak yang meluas selama perang, tuduhan yang dia bantah.
Sarath Weerasekera mengatakan pemerintah berencana untuk melarang lebih dari 1.000 sekolah Islam yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.
"Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak," katanya.
Langkah pemerintah terhadap pelarangan burqa dan sekolah Islam mengikuti perintah tahun lalu yang mengamanatkan kremasi terhadap pasien meninggal Covid-19.
Padahal, hal tersebut diketahui bertentangan dengan hukum Muslim yang harus menguburkan jenazah.
Larangan ini dicabut awal tahun ini setelah mendapat kritik dari Amerika Serikat dan kelompok hak asasi internasional.***
