Network
PR BEKASI – Rencana Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang tetap ngotot untuk melaksanakan kebijakan impor beras ditentang oleh DPP Partai Bulan Bintang (PBB).
Partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut menilai rencana impor beras tersebut kurang bijak dan merugikan petani lokal
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.
"Partai Bulan Bintang dengan tegas menolak keras rencana impor beras oleh Kementerian Perdagangan," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Pemerintah Bersiap Impor Beras Saat Stok Melimpah, Arief Poyuono: Budi Waseso Gagal Kelola Bulog
Baca Juga: Sempat Tiga Kali Tersandung Saat Naik Tangga Pesawat, Berikut Riwayat Patah Kaki Joe Biden
Selain itu, dirinya juga menyayangkan sikap Muhammad Lutfi yang terkesan mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan meski banyak yang menolak.
"Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah, sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," kata Afriansyah Noor.
Tak sampai disitu, Afriansyah Noor juga meminta Muhammad Lutfi untuk belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dirinya, Presiden Jokowi merupakan sosok yang selalu terlebih dahulu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan.
Dirinya juga meminta Presiden Jokowi untuk segera membatalkan impor beras tersebut.
"Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melakukan penyerapan hasil panen, terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," katanya lagi.
Menurut dia, politik pangan nasional merupakan politik pangan berdikari yang oleh karena itu tidak boleh korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
Dirinya menambahkan, saat ini para petani lokal sedang mengalami situasi sulit karena pupuk sedang sulit didapat.
"Sebaiknya pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun," katanya.
"Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun," sambungnya.
Dia menambahkan, bila kebijakan impor beras tersebut dilakukan karena adanya darurat bencana, maka tidak ada masalah.
"Kalau alasan darurat bencana, boleh-boleh saja ataupun impor beras khusus dan karena kebutuhan daerah tertentu, silakan,” katanya.
Dirinya juga menambahkan saat ini para petani lokal akan memasuki masa panen raya sehingga stok beras dalam negeri diperkirakan akan melimpah.
"Tapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen." kata Afriansyah Noor.***
