Network
PR BEKASI – Pemerintah India meminta salah satu platform media sosial, Twitter, untuk menghapus banyaknya cuitan yang mengkritik penanganan Covid-19 di India, termasuk anggota parlemen lokal.
Juru Bicara (jubir) Twitter mengatakan bahwa pihaknya telah menahan beberapa cuitan yang diminta oleh pemerintah India.
Pemerintah India membuat perintah darurat untuk memblokir sejumlah cuitan yang mengkritik penanganan Covid-19 negaranya, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Harvard University.
Dalam permintaan hukum negara pada tanggal 23 April 2021 yang diungkapkan di Lumen, terdapat 21 cuitan di Twitter yang disebutkan.
Baca Juga: Simak, Tips Aman Jalani Puasa bagi Penderita Maag
Salah satunya cuitan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Eddy, dan seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak, juga seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Peraturan yang dkutip dalam permintaan pemerintah India berdasarkan Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
"Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," tutur Jubir Twitter, memberi keterangan melalui surel, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Reuters, Minggu, 25 April 2021.
Pihak Twitter juga mengatakan cuitan yang dihapus merupakan cuitan yang melanggar aturan Twitter. Tetapi jika konten cuitan tidak melanggar aturan, maka cuitan tersebut akan dihapus atau ditahan aksesnya hanya untuk wilayah India.
