Soroti Kasus di Papua, Kelompok Ini Minta Selandia Baru Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Indonesia

PR BEKASI – Sebuah kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai “West Papua Action Aotearoa” telah meminta pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
 
Mereka juga bahkan meminta Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaina Mahuta untuk segera melakukan pembicaraan terkait krisis yang saat ini terjadi di Papua.
 
Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara dari kelompok tersebut, Catherine Delahunty, Senin, 10 Mei 2021.

Baca Juga: BTM Akui Teror KKB Bikin Investor Ragu Tanam Modal di Papua  

"Menteri Luar Negeri kita harus menggunakan kekuatannya dan mengangkat suaranya atas nama orang Aotearoa,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Scoop.
 
Menurut pengakuannya, West Papua Action Aotearoa mempunyai tujuan untuk melawan penumpasan militer.
 
Selain itu, kelompok tersebut juga memprotes kebijakan pemerintah Indonesia yang melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris.
 
“Hal tersebut dapat mengancam kehidupan dan keselamatan semua orang asli Papua,” kata Catherine Delahunty.

Baca Juga: TNI Siapkan 400 Pasukan Setan untuk Basmi KKB Papua, Gatot Nurmantyo: Jangan Harap Selesai dengan Militer 

Tak sampai di situ, dirinya juga meminta Selandia Baru untuk memutus kerja sama dalam bidang pertahanan dengan Indonesia dan menghentikan ekspor senjata.
 
“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Aotearoa tidak terlibat dalam dan dengan cara apa pun dalam kekerasan di Papua Barat," katanya.
 
Catherine Delahunty mengatakan, Selandia Baru harus segera menentang kebijakan Indonesia yang memberi label teroris terhadap KKB.

“Definisi luas terorisme di bawah undang-undang kontra-terorisme memberikan kekuatan luas kepada pasukan keamanan untuk menahan tersangka tanpa dakwaan dan menahan mereka untuk waktu yang lama tanpa pengadilan,” katanya.

Baca Juga: Imbau Masyarakat Tak Ragu Sebut KKB Papua Teroris, Muannas Alaidid: Tinggalkan LSM Sok Humanis Penjual HAM!

Menurutnya, saat ini segala bentuk perlawanan dapat dicap sebagai 'teroris' di wilayah ketika sentimen pro-ketergantungan dan dukungan pasif untuk perlawanan bersenjata yang semakin dalam.
 
“Sejumlah besar pasukan telah dipindahkan ke Papua Barat dan dampak hak asasi manusia diidentifikasi oleh kelompok-kelompok seperti Pengamat HAM dan Amnesti Internasional,“ katanya.
 
Catherine Delahunty kemudian memberikan contoh yang dianggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan
 
“Dalam 24 jam terakhir adalah penangkapan Juru Bicara Internasional Victor Yeimo untuk KPNB, sebuah kelompok protes damai, karena memimpin protes anti rasisme di Papua Barat pada tahun 2019,” katanya.

Baca Juga: Sebut Veronica Koman Selalu Provokasi Masyarakat, Pendiri OPM: Anda Tak Punya Hak Untuk Bicara Masalah Papua