Network
PR BEKASI - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi pada Selasa, 18 Mei 2021 menyerukan boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Beijing 2022 di China.
Hal dilakukan untuk mengkritik China atas pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan para pemimpin global yang hadir akan kehilangan otoritas moral mereka.
Anggota parlemen AS semakin vokal tentang boikot Olimpiade Beijing, atau memindahkan tempat Olimpiade musim dingin tersebut.
Baca Juga: Pemerintah China Penjarakan Ratusan Ulama Uighur selama 7 Tahun, demi Doktrinasi Ulang Pemahaman Islam
Mereka pun mengecam perusahaan-perusahaan Amerika, dengan menganggap “aksi diam” perusahaan sebagai persekongkolan mereka dengan pemerintah China, dalam upaya yang disebut Departemen Luar Negeri sebagai genosida Uighur dan etnis minoritas lainnya di China.
Pelosi yang merupakan anggota Partai Demokrat, mengatakan pada sidang tentang masalah bahwa kepala negara di seluruh dunia harus menghindari pertandingan, yang dijadwalkan pada Februari 2022.
"Apa yang saya usulkan dan bergabung dengan mereka yang mengusulkan, adalah boikot diplomatik," kata Pelosi seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari NDTV pada Rabu, 19 Mei 2021.
Baca Juga: Organisasi Agama Uighur Kecam Upaya Amerika Serikat Rusak Hubungan China dan Islam
Ia meminta negara-negara terkemuka di dunia menahan kehadiran mereka di Olimpiade.
"Jangan menghormati pemerintah China dengan meminta kepala negara pergi ke China," katanyanya.
"Untuk kepala negara yang pergi ke China sehubungan dengan genosida yang sedang berlangsung, saat Anda duduk di kursi Anda, benar-benar menimbulkan pertanyaan, otoritas moral apa yang Anda miliki untuk berbicara lagi tentang hak asasi manusia di mana pun di dunia ini?" ujar Pelosi.
Panel independen PBB mengatakan pada 2018 telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang China.
Baca Juga: Dituduh Terlibat Kegiatan Separatis, China Hukum Mati 2 Pejabat Muslim Uighur
Beijing menggambarkan mereka sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme, dan dengan tegas menolak tuduhan pelecehan dan genosida.
Juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu mengatakan kepada Reuters bahwa upaya AS untuk mencampuri urusan dalam negeri China selama Olimpiade pasti gagal.
"Saya bertanya-tanya apa yang membuat beberapa politisi AS berpikir bahwa mereka sebenarnya memiliki apa yang disebut 'otoritas moral'? Mengenai masalah hak asasi manusia, mereka tidak dalam posisi, baik secara historis maupun saat ini, untuk membuat kritik yang tidak berdasar terhadap China," kata Liu.
Baca Juga: Turki Panggil Kedutaan China untuk Respons Soal Pengakuan Muslim Uighur?
Anggota Kongres dari Partai Republik Chris Smith, yang memimpin sidang tersebut, mengatakan para sponsor perusahaan harus dipanggil untuk bersaksi di depan Kongres dan "dimintai pertanggungjawaban".
"Bisnis besar ingin menghasilkan banyak uang, dan tampaknya tidak peduli dengan kekejaman, bahkan genosida yang dilakukan oleh negara tuan rumah," kata Smith.
Anggota Kongres Demokrat Jim McGovern menambahkan Olimpiade harus ditunda untuk memberikan waktu kepada Komite Olimpiade Internasional untuk "pindah ke negara yang pemerintahnya tidak melakukan kekejaman."
"Jika kita bisa menunda Olimpiade setahun karena pandemi, kita pasti bisa menunda Olimpiade selama setahun untuk genosida," kata McGovern, mengacu pada keputusan Jepang dan IOC untuk menunda Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo karena Covid-19.***
