Kemudian perwakilan dari Departemen Luar Negeri AS diminta untuk menjelaskan atas keputusan AS tersebut.
Baca Juga: Presiden Mesir dan Joe Biden Bahasas Kelanjutan Gencatan Senjata dan Rekonstruksi Gaza
"Dalam membuat keputusan tahunan tentang tidak bekerja sama sepenuhnya, kami melakukan peninjauan terhadap tingkat kerja sama suatu negara secara keseluruhan dalam upaya kami untuk memerangi terorisme," kata Departemen Luar Negeri AS.
Kemudian perwakilan Departemen Luar Negeri AS menambahkan bahwa keputusan itu dibuat di bawah otoritas hukum yang terpisah dari apa yang diambil oleh negara sponsor terorisme.
Presiden AS Joe Biden selaku anggota politik dari partai Demokrat, bersumpah bahwa selama kampanyenya untuk membalikkan beberapa tindakan Trump dari Partai Republik di Kuba, yang telah merugikan rakyat Kuba dan tidak melakukan apa pun untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia.
Selama Biden menjabat sebagai Wakil Presiden Barack Obama, dia setuju untuk melakukan detente bersejarah dengan Presiden Kuba yaitu Raul Castro pada 2016.
Baca Juga: Gencatan Senjata Israel dan Hamas, Joe Biden Gegas Kirim Menlu AS ke Timur Tengah
Tetapi setelah kepresidenan Presiden Donald Trump, kemudian detente diberlakukan kembali dengan banyak pembatasan pada bisnis dan perjalanan ke Kuba, yang sebelumnya telah dikurangi atau dicabut oleh Presiden Obama.
Mereka yang mendukung detente di dalam dan di luar pulau Karibia memiliki harapan besar kepada Presiden Joe Biden agar segera membalikkan kebijakan Trump.
Tetapi pemerintahannya mengatakan bahwa perubahan kebijakan AS ke Kuba bukanlah salah satu prioritas luar negerinya.