Network
PR BEKASI - Serangan militer Israel di Gaza yang berakhir pada 21 Mei lalu diketahui telah menewaskan 232 warga Palestina, termasuk 65 anak-anak yang terbunuh akibat serangan udara Israel di sana.
Sedangkan dari kubu Israel, 12 warganya, termasuk dua anak-anak terbunuh akibat serangan roket Hamas.
Melihat hal tersebut, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet mengatakan bahwa serangan udara Israel di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang.
Baca Juga: Prancis Sebut Israel Rasis usai Usir Paksa Warga Palestina di Sheikh Jarrah, Benjamin Netanyahu: Kurang Ajar
Dia juga menekankan bahwa serangan roket oleh Hamas pun merupakan pelanggaran hukum internasional.
Komentarnya tersebut disampaikan Michelle dalam sidang khusus Dewan HAM PBB yang merupakan permintaan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mengupayakan penyelidikan internasional atas masalah HAM di Israel, Gaza dan Tepi Barat.
Dalam komentar yang disampaikannya secara daring dari kantornya di Jenewa, Swiss, Bachelet membahas perselisihan selama 11 hari yang diakhiri dengan gencatan senjata tersebut.
Baca Juga: Soroti Konflik 11 Hari Palestina-Israel, Komisi HAM PBB Akui Akan Lakukan Investigasi Israel dengan Hamas
“Harus ada proses perdamaian yang ikhlas dan inklusif supaya akar penyebab perselisihan ini selesai dan kependudukan bisa berakhir," ucapnya seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Jumat, 28 Mei 2021.
"Oleh karena itu, saya mengulangi seruan saya kepada Hamas dan semua kelompok bersenjata Israel untuk menahan diri dari penggunaan roket dan mortir tanpa pandang bulu dan untuk itu, harus ada pertanggungjawaban!" sambung Michelle.
Maka dari itu, Michelle meminta Israel bertanggung jawab atas serangan militer mereka yang telah menewaskan ratusan warga Palestina tak bersalah.
Baca Juga: Benjamin Netanyahu Meradang PBB Akan Selidiki Serangan Israel ke Gaza: Ini Contoh Obsesi Anti Israel
"Saya mendesak Israel untuk memastikan adanya pertanggungjawaban sesuai dengan kewajibannya di bawah hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional,” tuturnya.
Michelle mengatakan, ketika konflik dimulai, Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina lainnya juga meluncurkan serangan roket ke Israel.
Karena serangan tersebut tidak pandang bulu dan tidak membedakan antara objek militer dan sipil, hal itu juga merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Baca Juga: Benjamin Netanyahu Meradang PBB Akan Selidiki Serangan Israel ke Gaza: Ini Contoh Obsesi Anti Israel
Namun dia kembali mengatakan bahwa Israel juga menanggapi dengan serangan udara secara berlebihan dengan pesawat tempur dan serangan dari armada laut, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kematian dan cedera pada warga sipil Palestina.
Michelle menjelaskan bahwa sasaran militer Israel pada saat itu termasuk gedung pemerintah, rumah hunian, organisasi kemanusiaan internasional, fasilitas medis, dan kantor media.
"Meski Israel bersikeras bahwa gedung-gedung itu menampung kelompok-kelompok bersenjata, sejauh ini belum ada bukti yang mendukung klaim mereka," tegas Michelle.
Baca Juga: Hapus Larangan Pergi ke Israel dalam Paspor Barunya, Bangladesh: Kami Tetap Dukung Palestina
Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu marah usai Dewan HAM PBB memutuskan untuk mengadakan penyelidikan terbuka terkait dugaan kejahatan perang Israel di Gaza, Palestina.
Pemimpin Zionis tersebut mengatakan keputusan Dewan HAM PBB telah mengejek hukum internasional dan mendorong teroris di seluruh dunia.
Melalui cuitannya di Twitter, Netanyahu menyatakan bahwa keputusan Dewan HAM PBB memalukan.
"Itu adalah contoh lain dari obsesi anti-Israel yang terang-terangan," tulis dia melalui akun Twitter-nya, @netanyahu.
Baca Juga: Tewas saat Bentrokan, Pria Yahudi Israel Ini Donorkan Ginjal untuk Wanita Palestina
"Sekali lagi, mayoritas yang tidak bermoral di Dewan HAM otomatis menutupi organisasi teroris genosida yang dengan sengaja menargetkan warga sipil Israel, sambil mengubah warga sipil Gaza menjadi perisai manusia," sambung dia mengacu kepada Hamas.
Israel menurut Netanyahu sudah bertindak secara wajar dalam rangka melindungi warganya selama perselisihan tersebut.
"Penyelidikan atas tindakan ini merupakan ejekan terhadap hukum internasional dan mendorong teroris di seluruh dunia."
Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak resolusi tersebut. "Negara Yahudi tidak dapat dan tidak akan bekerjasama dalam penyelidikan semacam itu."***
