Network
PR BEKASI - PBB melaporkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama 2021.
Hal itu berarti Korea Utara melanggar sanksi internasional dan meskipun saat ini situasi ekonomi di negara itu sedang memburuk.
Laporan oleh panel pemantau sanksi independen kepada komite sanksi Korea Utara Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa Pyongyang terus mencari materi dan teknologi untuk program-program nuklir di luar negeri.
Baca Juga: PBB Kembali Soroti Pelanggaran Israel dan Palestina, Mantan Kepala Hak Asasi PBB Akan Pimpin Penyelidikan
"Meskipun fokus negara pada kesulitan ekonomi yang memburuk, Republik Rakyat Demokratik Korea terus mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya," kata para pemantau sanksi, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera ditanggapi atas laporan PBB tersebut.
Baca Juga: Hadiri Sidang Umum PBB ke-75, Presiden Tunjuk BTS Jadi 'Utusan Khusus Generasi dan Budaya Masa Depan'
Sebelumnya Korea Utara memberlakukan penguncian ketat pada tahun lalu di tengah pandemi virus corona.
Pada Juni, pemimpin Kim Jong Un mengatakan bahwa Korea Utara menghadapi situasi pangan yang tegang dan banyak yang akan bergantung pada panen tahun ini.
"Pernyataan yang dibuat oleh DPRK menunjukkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam di negara itu, meskipun blokade Covid-19 berarti bahwa dampak relatif sanksi terhadap situasi kemanusiaan mungkin telah berkurang," kata pemantau PBB.
Baca Juga: Vaksinasi Rutin Tertunda, PBB Sebut Polio hingga Campak Intai Anak Selama Pandemi
"Dengan perdagangan yang terhenti karena blokade, dan panen tahun lalu yang sangat terpengaruh oleh banjir, prospek populasi DPRK yang lebih luas saat ini menjadi buruk," kata PBB.
Korea Utara juga telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.
Dewan Keamanan terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong pendanaan untuk program-program tersebut.
Baca Juga: Pakar PBB Sebut Permukiman Yahudi Israel di Palestina sebagai Kejahatan Perang
Di antara sanksi yang dijatuhkan adalah larangan ekspor batu bara dan komoditas lainnya serta impor minyak.
"Ekspor batu bara dan komoditas lain yang dikenai sanksi dari DPRK terus berlanjut, tetapi pada tingkat yang jauh berkurang. Impor produk minyak yang dilaporkan ke panel turun secara substansial pada paruh pertama tahun ini," kata laporan PBB.
"Pyongyang juga terus mengakses lembaga keuangan internasional dan pekerja Korea Utara terus mendapatkan uang di luar negeri untuk digunakan dalam program negara," kata pemantau sanksi PBB.
Baca Juga: PBB Desak Segera Bongkar Rasisme Sistemik di Sejumlah Negara
Dia juga menambahkan bahwa pejabat di luar negeri terus merasakan tekanan untuk mengembangkan aliran pendapatan.
Pemantau mengatakan bahwa mereka terus menyelidiki keterlibatan Korea Utara dalam aktivitas dunia maya global dan kolaborasi oleh akademisi dan universitas Korea Utara dengan lembaga ilmiah di luar negeri.
Dengan fokus pada studi dengan aplikasi potensial dalam program WMD (senjata pemusnah massal).
Pemantau sanksi PBB juga sebelumnya telah melaporkan bahwa Korea Utara telah mencuri ratusan juta dolar menggunakan serangan siber.***
