“Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling banyak seminggu sekali dengan mengacu pada data terkini. Mungkin ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah, atau kebijakan yang tidak konsisten," kata Jokowi dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Channel News Asia pada Senin, 16 Agustus 2021.
“Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi karena virus selalu berubah dan bermutasi. Sehingga penanganannya harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” kata Jokowi.
Pengetatan mobilitas yang tak terhindarkan untuk mengekang Covid-19 telah menyebabkan pemerintah memberikan lebih banyak bantuan sosial daripada dalam situasi normal, katanya, sambil mencatat bahwa pemerintah telah memastikan bahwa orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan ekonomi dapat ditingkatkan.
Meski pandemi Covid-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi, namun tidak boleh menghambat reformasi struktural ekonomi, kata presiden.
Dia menyoroti bahwa dari Januari hingga Juni, realisasi investasi Indonesia setidaknya mencapai Rp442.8 triliun atau 30.55 miliar dolar AS, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan.
Sementara itu, sekira 51.5 persen dari realisasi investasi berada di luar Jawa.
Diketahui bahwa investasi ini menciptakan lebih dari 620.000 pekerjaan bagi orang Indonesia, katanya juga.
Dengan tambahan investasi dalam beberapa bulan ke depan, diharapkan negara ini dapat memenuhi target 900 triliun rupiah tahun ini, katanya.