Network
PR BEKASI - Seorang akademisi di Universitas Afghanistan yang tidak mau disebutkan namanya memberikan komentar tentang pernyataan Taliban soal pendidikan.
Sebelumnya, pejabat pendidikan Taliban Abdul Baqi Haqqani menyatakan bahwa perempuan Afghanistan diizinkan untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Kendati demikian, izin perempuan Afghanistan boleh mengenyam pendidikan tinggi ini memiliki satu syarat.
Syarat tersebut, ungkap Abdul Baqi, adalah lingkungan pendidikan perempuan dan laki-laki yang harus dipisahkan.
Baca Juga: Taliban: Perempuan Afghanistan Boleh Sekolah, Asal Dipisah Laki-laki dan Perempuan
Selain pendidikan tinggi, sekolah dasar dan menengah di Afghanistan juga akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.
"Orang-orang Afghanistan boleh melanjutkan pendidikan tinggi mereka berdasarkan hukum Syariah dengan aman tanpa berada dalam lingkungan campuran laki-laki dan perempuan," tuturnya.
Keterangan pers Abdul Baqi Haqqani ini disampaikan dalam acara pertemuan Loya Jirga pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Terkait hal tersebut, akademisi mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang hadir di pertemuan tersebut.
Menurutnya, Taliban tidak melibatkan perempuan dalam merumuskan peraturan baru tentang pendidikan di Afghanistan.
Baca Juga: Dianggap Tak Sanggup Tangani Taliban, Kritikus Sebut Joe Biden Presiden Tuli, Bisu, dan Buta
"Kementerian pendidikan tinggi Taliban hanya berkonsultasi dengan guru dan siswa laki-laki untuk melanjutkan fungsi universitas," ujarnya, seperti dilihat Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Daily Mail pada Senin, 30 Agustus 2021.
Akademisi Universitas Afghanistan ini menilai, Taliban justru telah membuat kesenjangan dengan tidak melibatkan perempuan dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan.
Oleh karena itu, ia menilai komitmen dan tindakan Taliban sangat bertolak belakang.
"Pencegahan sistematis perempuan dalam mengambil keputusan. Ini kesenjangan antara komitmen dan tindakan Taliban," katanya.
Baca Juga: Para Pejabat Telah Ditunjuk, Taliban Akan Segera Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan
Peraturan pemisahan jenis kelamin ini, lanjut Abdul, adalah agar menciptakan lingkungan pendidikan yang Islami.
"Kami ingin menciptakan kurikulum yang logis dan Islami, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan sejarah kita," ucapnya.
Abdul Haqi mengatakan, peraturan ini dibuat lantaran Taliban ingin mencetak sumber daya manusia (SDM) yang dapat bersaing di kancah internasional.
"Di sisi lain, mampu bersaing dengan negara lain," ujarnya.
Taliban, tambah Abdul, berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan asalkan sesuai dengan syariat Islam.***
