PR BEKASI - Pasukan militer yang menggulingkan Presiden Guinea Alpha Conde, memanggil para menteri dan pejabat tinggi untuk hadir di pertemuan yang mereka undang.
Pemanggilan para pejabat oleh pasukan militer ini sehari setelah kudeta yang dilakukan mereka dan menuai kecaman internasional.
Bahkan, pasukan militer Guinea memberikan ultimatum pada para pejabat yang tidak hadir dalam pertemuan, mereka dituding melakukan pemberontakan.
Baca Juga: Militer Guinea Lakukan Kudeta, Bubarkan Kabinet, dan Terapkan Jam Malam
Seorang juru bicara unit tentara menyampaikan hal tersebut, bahwa apabila tidak menghadiri pertemuan 1100 GMT maka akan dianggap sebagai "pemberontakan".
Pengambilalihan kekuasaan di negara Afrika Barat yang memegang cadangan bauksit terbesar di dunia ini mengkhawatirkan.
Pasalnya, kudeta telah membuat harga logam dari bauksit, bijih untuk memproduksi aluminium, meroket pada Senin, 6 September 2021.
Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu pasokan lebih lanjut di pasar hilir meskipun masih belum ada indikasi gangguan.
Baca Juga: Profil Kolonel Mamady Doumbouya, Aktor Utama di Balik Kudeta Guinea
Namun lalu lintas di sana sudah lancar kembali dan beberapa toko kembali dibuka di sekitar distrik administratif utama Kaloum di Conakry.
Para penduduk di sekitar sebelumnya menyaksikan tembakan keras sepanjang hari Minggu ketika pasukan khusus memerangi tentara yang mendukung Alpha Conde.
Seorang juru bicara militer mengatakan di televisi bahwa perbatasan udara darat juga telah dibuka kembali.
Sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Reuters, sebentuk ketidakpastian dengan situasi masih tetap merayap warga sekitar.
Sementara unit elit tampaknya masih menahan Conde, mengatakan bahwa mereka telah membubarkan pemerintah dan konstitusi.
Sedangkan cabang-cabang tentara lainnya sendiri masih belum memberikan komentar secara terbuka.
Unit pasukan khusus yang dipimpin oleh mantan perwira legiuner asing Prancis, Kolonel Mamady Doumbouya, mengatakan alasannya melakukan kudeta.
Pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi kemiskinan di Guinea dan adanya korupsi endemik sehingga mendorong pasukannya untuk mencopot Alpha Conde dari jabatan.
Tampak kudeta militer ini mendapat kecaman dari beberapa sekutu terkuat Guinea.
PBB dengan cepat mengecam pengambilalihan kekuasaan dan baik Uni Afrika maupun blok regional Afrika Barat, telah mengancam akan memberikan sanksi.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kekerasan dan tindakan ekstra-konstitusional dapat mengikis prospek Guinea untuk stabilitas dan kemakmuran.
"Tindakan ini dapat membatasi kemampuan Amerika Serikat dan mitra internasional Guinea lainnya untuk mendukung negara itu," katanya.
Meskipun kekayaan mineral telah mendorong pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Conde, hanya sedikit warga yang mendapat manfaat secara signifikan.
Hal tersebut memberikan kontribusi pada banyaknya tingkat pengangguran di antara jutaan pemuda yang membuat mereka frustrasi.***