Network
PR BEKASI - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, pemerintahnya tidak akan tunduk pada tekanan yang diberikan oleh China.
Dirinya menegaskan akan terus memperkuat pertahanan pulau tersebut untuk melindungi prinsip demokratisnya.
Tanggapan Tsai itu datang pada Minggu, 11 Oktober 2021 sehari setelah Presiden China Xi Jinping berjanji akan mewujudkan penyatuan kembali wilayah negara yang memiliki pemerintahan sendiri secara damai dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.
Baca Juga: Indonesia Siap Gempur Taiwan Sejak Menit Awal, Shin Tae-yong: Kita Harus Bisa Kendalikan Permainan
Tsai mengatakan, tidak akan ada skema bahwa rakyat Taiwan akan tunduk pada tekanan.
Diklaim oleh China sebagai wilayahnya sendiri, Taiwan berada di bawah tekanan militer dan politik yang meningkat untuk menerima pemerintahan Beijing.
Namun, dalam rapat umum yang diadakan untuk menandai Hari Nasional Taiwan di Taipei tengah, Tsai mengatakan dia berharap untuk meredakan ketegangan di Selat Taiwan.
Dia memastikan bahwa Taiwan tidak akan berbuat gegabah.
Taiwan akan terus meningkatkan pertahanan nasional dan menunjukkan tekad negaranya untuk membela diri dan memastikan tidak ada yang dapat memaksa untuk mengambil jalan yang telah ditetapkan oleh China.
“Ini karena jalan yang telah ditetapkan China tidak menawarkan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan, atau kedaulatan bagi 23 juta orang kami,” ujar Tsai dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera, Senin, 11 Oktober 2021.
Baca Juga: Profil Tsai Ing-wen, Presiden Perempuan Taiwan Pertama yang Ogah Tunduk pada China
Taiwan menjadi negara yang secara resmi dikenal sebagai Republik China. Taiwan adalah pulau yang diatur secara demokratis yang terletak sekitar 161 kilometer di lepas pantai daratan Tiongkok.
Kedua belah pihak, Taiwan dan Negeri Tirai Bambu terpisah sejak akhir Perang Saudara China pada tahun 1949, ketika komunis mendirikan Republik Rakyat China di Beijing, dan kaum nasionalis yang melarikan diri ke Taiwan mendirikan pemerintahan secara demokratis di sana.
Terlepas dari kemerdekaannya secara de facto, China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri. Dan Taiwan juga telah menawarkan model otonomi satu negara, dua sistem kepada Taiwan, seperti yang digunakannya dengan Hong Kong.
Tetapi semua partai besar Taiwan menolaknya, terutama setelah tindakan keras keamanan China di bekas jajahan Inggris itu.
Ketegangan telah meningkat ke level tertinggi di bawah Xi, yang memutuskan komunikasi resmi dengan Taipei setelah pemilihan Tsai lima tahun lalu.
Beijing menyebut pria berusia 65 tahun itu sebagai separatis yang menolak untuk mengakui bahwa Taiwan adalah bagian dari "satu China".***
