Network
PR BEKASI – Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, menyatakan keberatan yang kuat atas apa yang disebut Kesepakatan Abraham.
Ditemui saat berbicara di Doha, Qatar pada Rabu, 13 Oktober 2021 dalam acara Forum Keamanan Global, dirinya khawatir Kesepakatan Abraham malah membuat pendudukan Israel di Palestina tidak pernah berakhir.
"Kami tidak melihat prospek untuk proses perdamaian. Kesepakatan Abraham tidak dapat berkontribusi untuk menyelesaikan krisis di Palestina," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Middle East Monitor, Jumat, 15 Oktober 2021.
Baca Juga: Perempuan Qatar Gagal Raih Suara di Pemilihan Legislatif Pertama: Saya Tidak Lemah
Dirinya juga mempertanyakan asumsi inti dari perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel pada musim panas tahun lalu.
"Kita seharusnya tidak fokus pada normalisasi ekonomi dan melupakan pendudukan Israel atas tanah Palestina," katanya.
Maroko dan Sudan diketahui menyusul bergabung dengan perjanjian kemudian setelah perdagangan kuda geo-politik.
Baca Juga: Qatar Sebut Langkah Taliban pada Pendidikan Anak Perempuan di Afghanistan 'Sangat Mengecewakan'
Kesepakatan Abraham telah membuat AS mengakui pencaplokan Maroko atas Sahara Barat yang melanggar hukum internasional dan menghapus Sudan dari daftar negara yang diduga sponsor teroris AS.
Kritik terhadap Perjanjian telah mengecam negara-negara Arab paling tidak karena model ekonomi untuk perdamaian yang tidak mengatasi masalah inti dari pendudukan militer Israel yang brutal telah terbukti gagal total.
Mereka berpendapat bahwa angan-angan untuk percaya bahwa suatu bangsa dapat muncul dan berkembang di bawah pendudukan militer yang brutal sebelum penyelesaian politik dapat ditemukan untuk mengakhirinya.
Baca Juga: Gaza Bakal Dibangun Ulang usai Porak Poranda Akibat Serangan Israel, Qatar dan Mesir Siap Tanggung Biaya
Kesepakatan semacam itu dikatakan sebagai contoh utama menempatkan kereta pepatah di depan kuda.
Menggandakan formula yang gagal ini, Putra Mahkota UEA, Abdullah Bin Zayed Al-Nahyan dan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid menerbitkan sebuah artikel bersama di Financial Times bulan lalu.
Artikel tersebut memuji Kesepakatan Abraham sebagai katalis untuk perubahan yang lebih luas di Tengah Timur.
Baca Juga: Bertemu Langsung dengan Pemimpin Hamas, Qatar Siap Dukung Penuh Palestina
Tak satu pun dari contoh yang mereka kutip dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa Kesepakatan Abraham telah menjadi katalisator.
Meskipun melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, UEA secara terbuka mempertahankan dukungan untuk pembentukan negara Palestina.
UEA juga membenarkan Kesepakatan Abraham dengan mengatakan bahwa itu akan membantu mengakhiri pendudukan Israel atas sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.
Baca Juga: Emir Qatar Kecewa pada Komunitas Internasional Terkait Sikap Israel yang Dinilai Lakukan Pelanggaran
Dalam minggu-minggu sejak Al-Nahyan dan Lapid menerbitkan artikel mereka, Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett menolak pembentukan negara Palestina.
Menteri Dalam Negeri Israel, Ayelet Shaked juga sama-sama menentang gagasan kedaulatan Palestina saat mengunjungi UEA.***
