Network
PR BEKASI - Organisasi kesehatan dunia atau WHO tengah menyoroti kasus eksploitasi seks di sejumlah negara.
Untuk melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seks yang lebih parah, WHO mengirimkan ahli ke 10 negara berisiko tinggi terjadinya hal tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa ada sejumlah negara dengan risiko eksploitasi seks yang sangat mengkhawatirkan.
Sebelumnya, Skandal eksploitasi seks terjadio di Republik Demokratik Kongo.
Baca Juga: WHO Sebut Patogen Berbahaya Bisa Jadi Kesempatan Terakhir untuk Tentukan Asal-usul Virus Covid-19
Hal itu sangat mengejutkan publik lantaran menyeret sejumlah nama staf WHO di tengah penanganan wabah Ebola.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Minggu, 17 Oktober 2021, dilaporkan bahwa sejumlah staf WHO dan sejumlah relawan melecehkan perempuan Kongo.
Tindakan tersebut tentu telah merusak citra WHO yang bertugas untuk membantu kondisi krisis di Kongo yang dilanda wabah Ebola pada saat itu.
Hal itu terjadi pada tahun 2018 hingga 2020 lalu, dari 83 relawan, seperempatnya dipekerjakan oleh WHO dan terlibat pelecehan seksual.
Baca Juga: China Khawatir WHO Lakukan Manipulasi dalam Penyelidikan Asal-Usul Covid-19
Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tak tinggal diam mengdengar hal memilukan tersebut.
Pada Kamis, 14 Oktober 2021 lalu ia memaparkan di hadapan 194 delegasi negara anggota WHO soal rencana yang akan diambil WHO dalam menghadapi krisis tersebut.
Rapat tersebut digelar secara tertutup, sehingga tidak diketahui pasti langkah WHO dalam menindak kasus tersebut.
WHO dalam keterangan menjelaskan tim ahli untuk mencegah eksploitasi seksual akan dikirim ke Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Kongo, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Venezuela dan Yaman. Satu ahli sudah berangkat ke Kongo.
Baca Juga: China Tolak WHO Jelajahi Gua Kelelawar dan Peternakan Untuk Cari Asal Covid-19
Sementara itu, rencana yang akan diambil WHO dalam menghadapi krisis ini, sedang difinalisasi.
Namun, rencana tindakan jangka pendek sampai Maret 2022 akan segera dilakukan demi merampungkan investigasi dan meluncurkan serangkaian wawancara dan audit internal guna memastikan ada reformasi pada struktur WHO dan budaya.
“WHO juga telah mengalokasikan dana sebesar 7,6 juta dolar AS atau sekira Rp102 miliar untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pendeteksian, dan merespon eksploitasi seksual dan pelecehan di 10 negara yang berisiko tinggi,” kata keterangan WHO.
Hingga saat ini belum diketahui program dari pencegahan eksploitasi di 10 negara yang dimaksud akan berjalan seperti apa.
Mengingat diantaranya ada negara yang tengah menghadapi konflik.***
