Network
PR BEKASI - Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa lembaganya tidak akan melanjutkan bantuan langsung ke Afghanistan.
Hal itu dilakukan setelah Afghanistan menangguhkan pembiayaan pada akhir Agustus ketika Taliban merebut kekuasaan.
"Saya tidak akan membayangkan kami beroperasi di dalam mengingat kehancuran penuh terkait ekonomi," kata Presiden Bank Duni dalam percakapan di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS).
Baca Juga: Cek Fakta: Sadis, Pemain Timnas Voli Cantik Asal Afghanistan Ini Dikabarkan Tewas Dipenggal Taliban
"Salah satu tantangannya adalah sistem pembayaran," kata pihak Bank Dunia dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Arabiya, Selasa, 9 November 2021.
Pihak Bank Dunia mencatat bahwa tidak ada kemampuan untuk mengalirkan uang mengingat apa yang dilakukan Taliban pada saat ini.
Pemberi pinjaman pembangunan yang berbasis di Washington itu menghentikan bantuan pada Agustus di tengah kekhawatiran tentang situasi keamanan dan hak-hak perempuan menyusul pengambilalihan cepat Taliban atas negara itu dengan mengatakan pihaknya "memantau dan menilai situasi dengan cermat."
Baca Juga: 4 Orang Perempuan Tewas Dibunuh usai Dijebak Taliban, Pura-pura Mau Bantu Evakuasi dari Afghanistan
Bank Dunia memiliki lebih dari dua lusin proyek pembangunan yang sedang berlangsung di Afghanistan dan telah menyediakan 5,3 miliar dolar sejak tahun 2002, sebagian besar dalam bentuk hibah, menurut situs web bank tersebut.
IMF juga menangguhkan bantuan ke negara itu, dan Taliban telah ditolak aksesnya ke sebagian besar cadangan Afghanistan senilai 9 miliar dolar, yang disimpan di luar negeri, sebagian besar di Amerika Serikat.
Baca Juga: Larang Penggunaan Mata Uang Asing di Afghanistan, Taliban: yang Melanggar Akan Hadapi Hukum
Malpass mengatakan dia telah bertemu dengan Komite Palang Merah Internasional serta badan-badan PBB yang masih bekerja di negara itu.
Meskipun kurangnya pengakuan internasional terhadap pemerintah Taliban, Amerika Serikat mengizinkan beberapa pengecualian sanksi terhadap Afghanistan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk.***
