Network
Selain itu juga memperingatkan bahwa hal itu bisa secara dramatis mengikis derajat tinggi Hong Kong di bawah kebijakan 'satu negara, dua sistem' Tiongkok.
Salah satu pejabat, perwakilan pemerintah Jepang yang juga mengambil bagian dalam rilis pernyataan penolakan tawaran itu, ikut membuka suara.
"Jepang mungkin lebih fokus pada hubungannya dengan Tiongkok. Tapi, jujur saja kami kecewa," kata pejabat itu seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Juru Bicara Pemerintah, Yoshihide Suga pada 28 Mei 2020 mengatakan bahwa Jepang untuk sementara menyatakan 'keprihatinan serius' tentang desakan Tiongkok untuk memberlakukan UU itu di Hong Kong.
Baca Juga: Filter Rokok Disebut Mengandung Protein Darah Babi, Cek Faktanya
Sementara pada 29 Mei 2020, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian mengecam keras pernyataan bersama yang dilakukan AS dan negara sekutunya.
"Komentar dan tuduhan yang tidak beralasan yang dibuat negara-negara terkait merupakan gangguan mencolok dalam urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok," kata dia.
Ia juga bahkan mengeluarkan peringatan terselubung ke Tokyo untuk menjauhkan diri dari AS dan negara sekutunya dalam menangani masalah-masalah sensitif dengan mengatakan, "Jepang akan menciptakan kondisi dan suasana yang sehat untuk mewujudkan kunjungan Xi Jinping ke Jepang."
Baca Juga: Filter Rokok Disebut Mengandung Protein Darah Babi, Cek Faktanya
Di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem" Tiongkok, Hong Kong dijanjikan akan menikmati hak-hak dan kebebasan wilayah semi-otonom selama 50 tahun setelah kembalinya bekas koloni Inggris ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.
