Network
PR BEKASI - Negeri Matahari Terbit dikabarkan telah memilih sikap untuk tidak bergabung dengan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara lainnya yang mengutuk upaya Tiongkok dalam memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.
UU tersebut dikecam AS dan negara sekutu lainnya karena dinilai akan membatasi kebebasan bagi warga Hong Kong yang melanggar perjanjian Sino-Inggris tentang otonomi bekas jajahan.
Dilansir Kyodo News, Senin 8 Juni 2020, para pejabat di Jepang mengatakan hal itu diputuskan agar menghindari adanya perselisihan dengan Beijing.
Baca Juga: Perhatian, WHO Ubah Pedoman Penggunaan Masker Cegah penularan Virus Corona
Keputusan Tokyo tampaknya diterima dengan cemas oleh Washington, yang menggarisbawahi tindakan 'menyeimbangkan' yang dihadapi Jepang dalam mengelola hubungannya dengan AS (sekutu keamanan utamanya) dan Tiongkok (tetangganya).
Peningkatan ketegangan lebih lanjut antara Tiongkok dan AS tentang masalah Hong Kong juga dapat mempersulit rencana Jepang untuk menerima Presiden Tiongkok Xi Jiping sebagai tamu negara.
Belum ada tanggal yang ditetapkan setelah kunjungan ditunda di tengah pademi Covid-19.
Pada 28 Mei 2020, ketika parlemen Tiongkok mendukung keputusan untuk memperkenalkan UU tersebut, AS, Inggris, Australia, dan Kanada mengeluarkan pernyataan yang menyatakan 'keprihatinan mendalam' atas langkah tersebut.
Baca Juga: Ojek Sudah Bisa Angkut Penumpang Saat PSBB Transisi Kecuali di 66 RW Zona Merah Ini
Selain itu juga memperingatkan bahwa hal itu bisa secara dramatis mengikis derajat tinggi Hong Kong di bawah kebijakan 'satu negara, dua sistem' Tiongkok.
Salah satu pejabat, perwakilan pemerintah Jepang yang juga mengambil bagian dalam rilis pernyataan penolakan tawaran itu, ikut membuka suara.
"Jepang mungkin lebih fokus pada hubungannya dengan Tiongkok. Tapi, jujur saja kami kecewa," kata pejabat itu seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Juru Bicara Pemerintah, Yoshihide Suga pada 28 Mei 2020 mengatakan bahwa Jepang untuk sementara menyatakan 'keprihatinan serius' tentang desakan Tiongkok untuk memberlakukan UU itu di Hong Kong.
Baca Juga: Filter Rokok Disebut Mengandung Protein Darah Babi, Cek Faktanya
Sementara pada 29 Mei 2020, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian mengecam keras pernyataan bersama yang dilakukan AS dan negara sekutunya.
"Komentar dan tuduhan yang tidak beralasan yang dibuat negara-negara terkait merupakan gangguan mencolok dalam urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok," kata dia.
Ia juga bahkan mengeluarkan peringatan terselubung ke Tokyo untuk menjauhkan diri dari AS dan negara sekutunya dalam menangani masalah-masalah sensitif dengan mengatakan, "Jepang akan menciptakan kondisi dan suasana yang sehat untuk mewujudkan kunjungan Xi Jinping ke Jepang."
Baca Juga: Filter Rokok Disebut Mengandung Protein Darah Babi, Cek Faktanya
Di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem" Tiongkok, Hong Kong dijanjikan akan menikmati hak-hak dan kebebasan wilayah semi-otonom selama 50 tahun setelah kembalinya bekas koloni Inggris ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.
Namun undang-undang keamanan nasional yang melarang separatisme, subversi, campur tangan asing, dan terorisme di Hong Kong dikhawatirkan memberi Beijing lebih banyak peluang untuk mengikis kebebasan dan hak asasi manusia di wilayah itu.
Sikap pemerintah Jepang yang memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam tindakan parlemen Tiongkok terhadap Hong Kong dalam pemberlakuan UU Keamanan Nasional dikritik oleh pesepakbolanya Keisuke Honda yang kini berkarier di klub Brasil dan pelatih timnas Kamboja.
中国批判声明 に日本は参加拒否って何してるん！香港の民主化を犠牲にしてまで拒否する理由を聞くまで納得できひん。 https://t.co/WSamf0sClr— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) June 7, 2020
"Apa yang Jepang tolak untuk berpartisipasi dalam pernyataan kritik Tiongkok? Saya puas dengan alasan mengapa saya menolak untuk mendemokratisasi Hong Kong," twit Keisuke Honda dalam akun Twitter @kskgroup2017.***
