Network
PR BEKASI - Para dokter di Korea Selatan menolak untuk menghentikan aksi mogok kerja sebelum adanya reformasi kesehatan pada Sabtu, 22 Agustus 2020, meski pemerintah telah memperingatkannya.
Menteri Kesehatan Korea Selatan, Park Neung Hoo melalui siaran pers, mendesak para dokter untuk kembali menjalankan tugas mereka. Hoo mengatakan pemerintah bersedia untuk membahas masalah perselisihan dengan industri medis setelah terdapat lonjakan kasus COVID-19 di wilayah yang lebih besar.
Anggota dari para pemagang dan asosiasi warga Korea Selatan memulai pemogokan mereka pada Jumat, 21 Agustus 2020. tanpa tanggal akhir dan dokter dari semua kalangan telah ditetapkan untuk memulai pemogokan mereka minggu depan.
Baca Juga: Tepis Badai Resesi, Kebiasaan Belanja Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Korea Herald, Korea Selatan mengalami lonjakan kasus positif virus corona yang mengakibatkan tenaga medis harus bekerja ekstra untuk menangani korban.
“Semua (pengumuman pemerintah) itu retorika politik. Kecuali ada 'perubahan', pemogokan akan tetap berjalan sesuai jadwal,” ucap seorang juru bicara Asosiasi Medis Korea.
Kelompok tersebut menjelaskan pendiriannya tentang tidak adanya komrpomi, menuntut rencana dibatalakan.
Baca Juga: Gunung Sinabung Kembali Erupsi, Masyarakat Dilarang Beraktifitas di Radius 3 Km
Pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan memperingatkan bahwa hal tersebut bisa menimbulkan dikeluarkannya perintah resmi bagi para dokter yang mogok kerja, tidak lama setelah adanya perluasan batas-batas sosial yang lebih ketat di seluruh negeri untuk mengurangi infeksi.
