Network
PR BEKASI – Eksekutif TikTok berusaha meyakinkan anggota parlemen Australia pada Jumat, 25 September 2020 tentang keamanan datanya.
Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa hubungan Partai Komunis Tiongkok dengan perusahaan induk ByteDance seharusnya tidak menjadi perhatian.
Lee Hunter, manajer umum TikTok Australia dan Selandia Baru, mengatakan pada sidang parlemen bahwa di antara manajemen senior ByteDance, 130 diantaranya merupakan anggota PKT.
Baca Juga: Usai Kenalan Lewat Hago dan Kencan Selama Dua Bulan, Pria Ini Tega Hamili Anak di Bawah Umur
"Afiliasi politik karyawan manapun tidak mempengaruhi keamanan data pengguna Australia," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera.
Sementara itu, Australia pada Agustus lalu memutuskan bahwa aplikasi TikTok tidak menimbulkan masalah keamanan nasional yang serius dan memilih untuk tidak melarang aplikasi berbagi video tersebut.
Oleh sebab itu, salah satu anggota parlemen yang memeriksa kemungkinan campur tangan politik Tiongkok melalui media sosial meminta TikTok untuk bersaksi terkait hal tersebut.
Baca Juga: 5 Jenis Kucing Termahal di Dunia Tahun 2020, Kucing Kalian Kira-kira Urutan ke Berapa?
Dalam surat pengajuan ke sidang, Hunter mengatakan data pribadi yang dikumpulkan dari pengguna Australia disimpan di server yang berlokasi di Amerika Serikat (AS) dan Singapura.
"Kami memiliki kontrol ketat seputar keamanan dan akses data," kata surat tertanggal 18 September itu.
“TikTok tidak pernah membagikan data pengguna Australia pada pemerintah Tiongkok, atau menyensor konten Australia atas permintaannya,” katanya menambahkan.
Baca Juga: Peneliti Australia Dibuat Kaget, Ternyata Ada 380 Fasilitas Penahanan Muslim Uighur di Xinjiang
Baik TikTok maupun WeChat, yang dimiliki oleh Tencent Holdings Ltd, telah dianggap sebagai ancaman keamanan nasional oleh Presiden AS, Donald Trump.
Gedung Putih ingin memaksa penjualan TikTok ke perusahaan AS dengan alasan aplikasi tersebut memungkinkan pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan akses ke data pribadi dari jutaan penggunan TikTok di AS.
Hunter ditanyai oleh Senator Nick McKim apakah dia menganggap TikTok terikat oleh pasal dalam undang-undang intelijen nasional Tiongkok yang membutuhkan kerja sama intelijen.
Baca Juga: Empat Orang Jadi Korban Penusukan di Bekas Kantor Redaksi Majalah Satir Charlie Hebodo
Hunter mengatakan dia tidak akrab dengan artikel tersebut, dirinya menambahkan bahwa TikTok tidak pernah berbagi data pribadi dengan pemerintah Tiongkok.
TikTok mengatakan tim yang konten moderat di aplikasi berbasis di 20 negara, dan dalam daftar negara tersebut tidak ada nama Tiongkok. Moderator Australia berbasis di Filipina dan Inggris, kata Hunter.
Ketika ditanya tentang moderasi konten terkait Muslim Uighur, dia mengatakan menelusuri istilah-istilah itu di jejaring sosial akan menghasilkan berbagai konten.
Baca Juga: Jalani Hidup Jadi Model Majalah Dewasa, Perempuan Ini Tewas Mengenaskan Saat Akan Jalani Pemotretan
TikTok secara kontroversial memblokir satu akun penggunanya pada tahun lalu yang diketahui telah mengkritik tindakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
TikTok kemungkinan akan dipanggil kembali untuk bersaksi di sidang parlemen Australia lagi sebelum akhir tahun.***
