Network
PR BEKASI - Kedatangan delegasi Uni Emirat Arab (UEA) ke Israel untuk pertama kalinya pada Selasa, 20 Oktober 2020 telah dikecam sebagai "tindakan memalukan" oleh pejabat Palestina.
Delegasi UEA tersebut disambut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, dan Menteri Keuangan Israel Katz di Bandara Internasional Ben Gurion, Tel Aviv.
Kunjungan selama lima jam tersebut dilaksanakan di bandara tersebut. Menurut pihak Israel, hal ini karena angka penyebaran COVID-19 di Tel Aviv masih tinggi.
Baca Juga: Gantikan Hyeri Girl’s Day, Taeyeon SNSD Dikonfirmasi Jadi Anggota Tetap dari Acara Amazing Saturday
Pertemuan antara kedua delegasi negara tersebut terjadi setelah kedua negara beserta Bahrain menandatangani kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) di Gedung Putih untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan dua negara Arab tersebut pada bulan lalu.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, dalam pertemuan tersebut diketahui akan dilaksanakan penandatanganan sejumlah kesepakatan.
Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan kunjungan itu hanya akan membuat kejahatan pasukan Israel terhadap Palestina menjadi semakin parah.
"Perjanjian bilateral yang diumumkan hari ini dan delegasi yang datang dan pergi, semua itu menawarkan pendudukan kekuatan untuk meningkatkan agresi dan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan sikap keras dan arogannya," kata Youssef.
Baca Juga: Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2021, Timnas U-19 Ditargetkan Lolos 8 Besar
Saat dirinya ditemui di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel, Youssed mengatakan kedatangan delegasi UEA ke Israel bertepatan dengan rencana negara Zionis tersebut untuk memperluas pembangunan pemukiman ilegal bangsa Yahudi di Tepi Barat.
Hazem Qassem, juru bicara Hamas yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan kunjungan UEA tersebut hanya akan membuat Israel semakin leluasa untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang secara resmi merupakan wilayah mil Palestina.
Warga Palestina di media sosial telah mengecam "standar ganda" dari aturan pembebasan visa bagi warga UEA yang berkunjung ke Israel.
Kebijakan tersebut berbanding terbalik pada warga Palestina yang tidak diizinkan untuk bergerak bebas di dalam dan ke wilayah miliknya sendiri yang diduduki oleh Israel.
Baca Juga: Meski Diserang Layanan Musik Digital, Penjualan Album Fisik Tetap Tinggi
Di bawah kebijakan Israel tersebut, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Jalur Gaza dan sebaliknya.
Sedangkan warga Yerusalem Palestina tunduk pada pencabutan hak tinggal mereka jika mereka tinggal di wilayah pendudukan lainnya.
Pengungsi Palestina yang jumlahnya lebih dari enam juta tersebar di seluruh dunia, sama sekali tidak diizinkan oleh Israel untuk kembali ke tanah airnya, bahkan untuk berkunjung.
Kepemimpinan Palestina juga menggambarkan perjanjian normalisasi antara UEA dan Bahrain dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang" dan pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Palestina.***
