Network
PR BEKASI – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo menyebut Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman bagi kebebasan umat beragama.
Ancaman kebebasan umat beragama tersebut, termasuk di antaranya adalah komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.
Pemerintah Tiongkok pun menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataan Michael Richard Pompeo tersebut.
Baca Juga: Hindari Kepadatan Arus Balik Libur Panjang, Kemenhub Imbau Masyarakat Pulang Liburan Lebih Awal
Disampaikan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian melalui pernyataan tertulis yang disiarkan di laman resmi Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia.
“Konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin,” tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Saat melawat ke Indonesia untuk menemui Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Jakarta, pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, Michael Richard Pompeo menyebut tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perbuatan pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Baca Juga: Bersamaan dengan Teror di Gereja Nice, Konsulat Prancis di Jeddah Juga Diserang Seorang Pria Arab
GP Ansor sendiri merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan organisasi Muslim Nahdlatul Ulama (NU).
“Tidak ada pembenaran atas pengurangan kemiskinan, dengan meaksa sterilisasi atau mengambil anak-anak dari orang tua mereka, untuk diajarkan kembali di sekolah asrama yang dijalankan oleh negara,” tutur Michael Richard Pompeo.
Pernyataannya tersebut, merujuk kepada kamp-kamp pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok, untuk masyarakat etnis Uighur.
Baca Juga: Kehadiran Vaksin Covid-19 dan Stimulus Ekonomi Dinilai Bisa Dorong Kinerja BUMN
“Ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama, adalah perang Partai Komunis Tiongkok terhadap orang-orang dari umat mana pun. Muslim, Buddha, Kristen, juga praktisi Falun Gong,” ujar Michael Richard Pompeo.
Tidak lama setelah pertemuan antara Michael Richard Pompeo dan GP Ansor, Dubes Xiao Qian pun menegaskan bahwa Tiongkok merupakan sahabat tulus bagi dunia Muslim.
“(Kami) senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina,” ucap kepala perwakilan Tiongkok di Indonesia.
Baca Juga: Percaya Masyarakat Bisa Patuhi Prokes pada Pilkada 2020, Analis Politik: Asalkan Terus Diingatkan
“Sebaliknya, Pemerintah AS justru menerbitkan muslim ban (larangan bagi muslim untuk masuk AS), mengabaikan hal dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, Xiao Qian melanjutkan bahwa pemerintah AS juga membangkitkan revolusi berwarna di sejumlah negara muslim, meluncurkan perang proksi, dan bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain.
Dia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri AS justru menjadi penyebab ketidakstabilan, konflik, perpecahan, dan ‘penderitaan berkepanjangan bagi dunia muslim’.
Baca Juga: Usai Pompeo Puji RI Tolak Klaim LCS, Pemerintah Tiongkok Justru Tuduh AS Memprovokasi Hubungan
Terkait isu di Xinjiang, seorang pengurus Besar NU (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan banyak informasi bias mengenai keadaan masyarakat Muslim Uighur, karena terjebak oleh konflik AS dan Tiongkok.
Menurutnya, seluruh pihak, salah satunya masyarakat muslim di Indonesia, membutuhkan akses informasi yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah akses terhadap informasi yang faktual, dan kami menuntut semua pihak, Amerika maupun Tiongkok, untuk jujur dalam hal ini,” tutur Yahya Cholil Staquf.
Baca Juga: Terkait Teror Gereja Prancis, Turki Minta Pemimpin Prancis Hindari Retorika yang Menghasut Muslim
Dia menekankan bahwa NU tidak akan diam, jika ada bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat muslim Uighur di Xinjiang.***
