Network
PR BEKASI - Mohammad Yusuf memberikan suara di hampir setiap Pemilihan Umum Myanmar dari tahun 1974 hingga 2010, terakhir kali etnis Rohingya diizinkan memberikan suara di negara yang masih dia panggil setelah melarikan diri tiga tahun lalu setelah serangan militer yang brutal.
Namun kini ketika Myanmar pada Minggu, 1 November 2020 mengadakan pemilihan umum demokratis kedua setelah beberapa dekade pemerintahan junta militer, Yusuf yang berada di antara ratusan ribu mayoritas Muslim Rohingya telah dirampas hak suaranya.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, hal tersebut membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa pemilihan tersebut tidak akan bebas atau adil.
Baca Juga: Kemenkes Arab Saudi Lakukan Swab Test Ulang, Tiga Calon Jamaah Umrah Indonesia Positif Covid-19
“Tidak bisa memilih membuat saya merasa sangat sedih. Rasanya kami seperti mati dan kami tidak penting,” kata Yusuf yang tinggal di pemukiman pengungsi Rohingya terbesar di dunia di Bangladesh.
“Hak-hak ini penting. Kami ingin anak-anak kami menjadi insinyur dan pengacara suatu hari nanti. Tapi saya tidak melihat ini terjadi kapan pun di masa depan. Saya tidak memiliki kepercayaan diri. Saya tidak tahu apakah kami akan dapat memberikan suara pada tahun 2025,” tambahnya.
Komisi Pemilihan Umum Myanmar pun tidak segera menanggapi komentar dari etnis Rohingya tersebut mengenai dicabutnya hak suara mereka.
Duta besar Myanmar untuk PBB mengatakan bahwa pemilihan akan berlangsung bebas dan adil dengan semua warga negara dapat mengambil bagian.
Baca Juga: Kemenkes Arab Saudi Lakukan Swab Test Ulang, Tiga Calon Jamaah Umrah Indonesia Positif Covid-19
