PR BEKASI - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi marah besar setelah menerima kabar penebangan pohon-pohon bambu di kawasan hutan bambu wilayah Desa Kutamanah, Kecamatan Sukari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, ia khawatir pembabatan hutan bambu itu akan memicu bencana alam tanah longsor.
"Kalau hutan bambu sampai dibabat habis di kawasan itu, dampaknya akan terjadi longsor, karena tidak ada lagi akar pohon bambu yang menahan tanah dan bebatuan di perbukitan," ujar Dedi Mulyadi.
Baca Juga: KPK Panggil Dedi Mulyadi Hari Ini, Terkait Kasus Suap Proyek di Indramayu
Sejumlah petani penggarap mengadu kepada politikus bekas bupati Purwakarta itu bahwa kawasan hutan bambu di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukari, Purwakarta ditebangi pihak perusahaan dan akan diganti dengan kebun pisang.
Pohon bambu diketahui memiliki perakaran yang sangat mengagumkan dalam hal kemampuannya mempertahankan air di dalam tanah dan mengikat partikel-partikel tanah.
Pohon bambu sangat berperan dalam mengatasi potensi longsor dan banjir, terkhusus di lahan-lahan dengan topografi berkelerengan.
Baca Juga: Viral Dipecat karena Masker Tak Tutupi Hidung, Dedi Mulyadi Ajak Sudrajat Kerja Lagi di Subang
Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Facebook Dedi Mulyadi ia terlihat marah besar dalam acara pertemuan tersebut.
Bahkan kata Dedi , jika penebangan kebun bambu tersebut berlanjut akan dibawa ke ranah hukum untuk diproses.
Menurut Dedi beralihnya fungsi hutan bambu jadi kebun pisang, karena jika itu terjadi dampak buruknya tidak ada lagi akar pohon bambu yang menahan tanah dan bebatuan di perbukitan.
"Dampak selanjutnya, bila terjadi longsoran material, baik tanah maupun bebatuan dari bukit, itu masuk ke Waduk Jatiluhur, dampak terburuknya bisa menjebol Bendungan Jatiluhur," katanya.
Jika itu terjadi maka bisa dipastikan wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Jakarta akan tersapu banjir dari Waduk Jatiluhur.
"Kerugiannya sudah jelas sangat besar jika pohon bambu di kawasan hutan bambu itu dibabat," katanya.
Ia mengatakan, para petani penggarap mengadu bahwa pohon bambunya ditebangi perusahaan pemegang hak izin kehutanan sosial. Selanjutnya kawasan hutan bambu itu akan diganti dengan pohon pisang.
Menyikapi persoalan itu, dia memastikan akan memperjuangkan para petani penggarap itu agar lahan garapannya tidak diganggu oleh pihak perusahaan yang akan mengambil alih untuk ditanami pohon pisang.***