PR BEKASI - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) meminta agar Arteria Dahlan dipecat sebagai kader partai.
Sementara Dewan Pengurus Pusat (DPP) melalui Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, mengatakan pihaknya sudah menerapkan sanksi buat Arteria Dahlan.
Sanksi itu tertanda Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, berisi peringatan, per Kamis, 20 Januari 2022.
Baca Juga: Permintaan Tolong Disambut Megawati Soekarnoputri, Dorce Gamalama Kini Ucapkan Terima Kasih
"Surat sanksi peringatan ditandatangani Pak Sekjen dan saya sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan," ucapnya, dilansir Antaranews.
Surat permohonan DPD PDI Perjuangan Jabar agar Arteria Dahlan dipecat pun, telah disampaikan kepada pengurus pusat partai.
DPD PDI Perjuangan Jabar menilai, Arteria Dahlan harus diberikan sanksi terberat yakni dipecat akibat pernyataannya.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, tingkatan sanksi berjenjang mulai teguran, peringatan, hingga pemecatan.
Baca Juga: Ade Armando Sebut Ketidakhadiran Negara dalam Menumpas Kelompok Intoleran Masih Terasa, Kenapa?
“Tadi (rekomendasi) sanksi yang paling berat,” katanya, Kamis 20 Januari 2022, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antaranews.
Menurut Ono, pemecatan seorang kader merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Namun, ia mengingatkan, permohonan agar Arteria Dahlan dipecat merupakan peringatan keras.
Sebab ucapan anggota Komisi III DPR itu sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang kader PDI Perjuangan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn Jumat, 21 Januari 2022: Keuntungan Ada di Sektor Pertanian
Bagaimana pun, bagi PDI Perjuangan ideologi Pancasila bukan hanya tekstual tapi wajib untuk membumikannya.
Di antaranya dengan mengagungkan seluruh suku, budaya, agama dan ras yang ada di Indonesia.
“Karena itu merupakan sebuah perwujudan bagaimana Pancasila itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Arteria Dahlan sendiri telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jawa Barat, khusus masyarakat Sunda.
Ia menyampaikan permohonan maaf setelah memberikan klarifikasi kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kamis 20 Januari 2022.
“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khusus masyarakat Sunda,” katanya.
Persoalan dengan masyarakat Sunda mencuat, ketika Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati).
Permintaan itu disampaikan pada rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Senin 17 Januari 2022.
Arteria beralasan, Kajati yang harus dipecat itu berbahasa Sunda saat mengikuti rapat kerja.
Namun ia tidak menyebutkan Kajati mana dan dalam rapat apa sehingga harus diberhentikan.***