Network
"Perlu direvisi karena berbagai macam bukti dan fakta tidak sesuai dengan apa yang terjadi," kata Ketua Umum KITA Maman Imanulhaq di Majalengka, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Kamis, 24 September 2020.
Maman juga mengatakan sebagai bangsa yang besar, butuh kejujuran dan butuh juga keberanian untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, alih-alih menonton produk film yang menurutnya sudah kadaluarsa.
Baca Juga: Rapat Umum dan Kerumunan Sosial Dilarang, Pakar: Semua Parpol dan Calon Harus Tunduk!
Menurutnya untuk saat ini dibutuhkan film yang lebih realistis yang sesuai fakta kebenaran di lapangan sebetul-betulnya.
"Kita butuh sebuah tafsiran yang lebih realistis apalagi generasi milenial hari ini lebih membutuhkan sesuatu yang jujur, sesuatu yang lebih konstruktif untuk melihat masa depan yang akan datang," ujar Maman.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian pada Rabu, 23 September 2020 mengatakan isu ini selalu timbul saat bulan September.
Baca Juga: Beralasan Cegah Penyebaran Covid-19, Pria Korsel Ditembak Mati dan Dibakar Militer Korut
"Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September," ujar Donny.
Selain itu, perihal PKI menurutnya saat ini sudah tidak ada lagi karena PKI telah lama selesai dan menjadi organisasi terlarang.
"Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?" ujar Donny.***
