PR BEKASI - Pandemi Covid-19 mengharuskan APBD di sejumlah wilayah di Indonesia dipangkas untuk. Hal itu juga dirasakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memangkas 35 persen APBD.
Meski dipangkas, Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan sejumlah pembangunan infrastruktur prioritas di wilayahnya tetap berjalan.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Pemkab Bekasi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengatakan, kondisi di wilayahnya masih terbilang lebih baik jika dibandingkan daerah lain.
Kata Iman Nugraha, sejumlah proyek infrastruktur prioritas di Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih tetap dikerjakan.
Baca Juga: Jokowi Ulang Tahun, Novel Baswedan: Semoga Bapak Tetap Ingat dan Peduli Kemanusiaan
"Di beberapa daerah tetangga, hampir seluruh kegiatan dihentikan seperti Jakarta yang proyek besar tidak berjalan," kata Iman Nugraha.
Proyek yang saat ini masih dikerjakan, kata dia antara lain pembangunan dua jembatan besar di kawasan Inspeksi Kalimalang.
Kedua jembatan itu yakni jembatan DAM Kalimalang Pintu Air Kali Cikarang sepanjang 70 meter di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara dan jembatan di Kampung Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat sepanjang 40 meter.
“Awalnya ada tiga jembatan yang hendak dibangun, tapi dari hasil refocusing, akhirnya dua jembatan bisa dikerjakan,” ucap dia.
Baca Juga: 10 Prediksi Kiamat yang Muncul Sejak Abad Pertengahan, dari Telur Ayam hingga UFO Penyelamat
Selain pembangunan jembatan, kata dia, proyek penanganan banjir tetap direalisasikan. Sesuai komitmen bersama sejumlah pemerintah daerah dan lima kementerian, penanganan banjir Jabodetabek akan dilaksanakan tahun ini.
“Seperti normalisasi sungai itu tetap dikerjakan tahun ini. Segala upaya pencegahan banjir tetap dilaksanakan. Kemudian anggaran tanggap darurat seperti jalan yang longsor di CBL tetap dikerjakan,” ujarnya.
Sementara itu, mayoritas pekerjaan infrastruktur yang ditiadakan berada di bidang bangunan negara. Bahkan hampir keseluruhan proyek pembangunan ditiadakan, termasuk pembangunan sekolah dan puskesmas, baik bangunan baru atau perbaikan.***