PR BEKASI – Selama Pandemi Covid-19 menerjang Indonesia, kegiatan pendidikan dilangsungkan secara daring.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mewacanakan untuk menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi, Aris Setiawan mengatakan pemkot harus memastikan kalau anak-anak mendapatkan hak belajar dan hak hidup sehat.
Baca Juga: Kecewa dengan Sikap Pemerintah, Abdul Mu'ti: Jangan karena Kepentingan Sesaat Kita Korbankan Rakyat
"Usulan kita jelas karena ada yang namanya hak pendidikan dan hak hidup sehat. Ini menjadi hak yang harus dipenuhi oleh anak-anak kita. Dua-duanya harus berjalan beriringan dalam isu sekolah tatap muka secara langsung ini," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Dakta, Senin, 16 November 2020.
Aris menuturkan dari evaluasi KPAD dan kunjungan KPAI Pusat yang dilakukan saat simulasi pertama di sekolah role model, sudah menunjukkan hasil yang cukup baik.
"Kita masih monitoring. Secara alur proses yang dicanangkan sekolah role model yang sudah melaksanakan simulasi pada saat ini justru kita lihat sudah sangat siap sih," tuturnya
Baca Juga: Mengenal Fenomena 'Bono' Ombak di Sungai Kampar, Tiap Bulan Purnama
Lebih lanjut pihaknya terus melakukan monitoring perbaikan alur proses yang dilaksanakan apabila sekolah tatap muka digelar.
Menurutnya, kini sudah ada peningkatan komunikasi dengan orang tua dan lingkungan sekitar.
"Beberapa sekolah yang siap dijadikan role model terakhir kita monitor memang sudah siap hanya saja sekolah yang lain yang belum dicanangkan belum kita monitor kesiapannya," ujarnya.
Baca Juga: Dikukuhkan Eka Supria Atmaja, Satgas Lingkungan Hidup Dibentuk Hadapi Banjir di Bekasi
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J. Putro menegaskan pemkot agar mempertimbangkan kebijakan rencana digelarnya kembali KBM tatap muka.
Choiruman menjelaskan, sejumlah persiapan harus dilakukan secara matang, mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana itu cukup besar.
"Memang mahal jadinya, ada cost yang harus dikeluarkan. Pertanyaannya, siapa yang akan nanggung itu?" kata Choiruman.
Baca Juga: Kehidupan Bumi Terancam, Asteroid Raksasa Sebesar Dua Kali Monas Diperkirakan Tabrak Bumi Tahun 2068
Nantinya anggaran bakal banyak dihabiskan untuk pengadaan alat rapid dan swab test. Ia berharap tes tersebut bisa dilakukan Pemkot Bekasi kepada seluruh tenaga pengajar agar memberikan rasa aman kepada wali murid.
"Apakah untuk swasta juga cukup memadai untuk meng-cover itu? Yang pasti semua pihak harus bersih agar tidak berisiko dan terbebas dari Covid-19, terutama pengajarnya," katanya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana lainnya juga membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
Baca Juga: Awal Pekan Harga Kebutuhan Pokok Jawa Barat Alami Kenaikan dan Penurunan, Berikut Daftarnya
Apalagi setiap sekolah diharapkan memiliki fasilitas cuci tangan di setiap sudut untuk mempraktikkan 3M. Kemudian pembuatan partisi sebagai pembatas antar satu meja dengan meja lainnya.
"Kalau SD kan 1 meja buat 2 orang, nah itu kalau bisa pakai partisi, kalau sudah sendiri berarti sederhana, biasanya dibagi-bagi gelombang sehingga kapasitasnya sedikit." tuturnya.***