“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2.6 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3.4 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta pada Senin, 15 Maret 2021 (Antara).
Baca Juga: Harga Cabai dan Daging Ayam Naik, Berikut Harga Kebutuhan Pokok Jawa Barat Pekan Ini
Baca Juga: Dapat Asimilasi Kemenkumham, Ibu yang Dipenjara Bersama Bayinya Dibebaskan
Untuk bulan Januari 2021, Erwin mengatakan ULN tumbuh lebih rendah mencapai 210.8 miliar dolar AS atau tumbuh 2.8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Desember 2020 sebesar 3.3 persen (yoy).
“Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Sementara itu posisi utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dominasi dolar AS dan Euro di awal tahun, di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global,” katanya, menjelaskan.
Perkembangan ULN sendiri juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.
Baca Juga: Soroti 10 Sekolah Terbaik Ada di Jakarta, Rocky Gerung: Mana Ada Karakter Diperoleh dengan Membeli?
Erwin memaparkan ULN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, sebagaimana diberitakan Kabarbesuki.Pikiran-Rakuat.com dalam artikel berjudul, "Naik Lagi, Utang Luar Negeri RI Sentuh 2,6 Persen Pada Bulan Januari, Totalnya Capai 420,7 Miliar Dolar".
Belanja tersebut terdiri dari sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17.6 persen daru totall ULN), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17.1 persen), sektor jasa pendidikan (16.2 persen), sektor konstruksi (15.2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13.0 persen).