Network
PR BEKASI - Lima daerah telah diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru.
Setelah sebelumnya Pemprov Jabar mengusulkan tiga daerah otonomi baru yaitu yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan. Terbaru, wilayah Bogor Timur dan Indramayu Barat juga diusulkan menjadi kabupaten baru.
Di tengah kabar pemekaran daerah otonomi baru di Jawa Barat, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) daerah Kota Bekasi Mardani Ahmad mendesak agar Bekasi juga mendapatkan hal yang sama.
Bukan dimekarkan menjadi daerah baru, menurutnya, lebih baik bergabung dengan DKI Jakarta karena melihat dari sejumlah kesuksesan kerja sama dua daerah.
Baca Juga: Kemenag Umumkan Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadhan 1442 H Dilakukan 12 April 2021
Ia pun meminta Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk segera berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membahas kemungkinan Bekasi bergabung dengan Jakarta.
"Saatnya Wali Kota Bekasi bangun komunikasi dengan Anies dan Kang Emil," ucap Mardani Ahmad saat dihubungi tim Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Menurutnya, banyak kerja sama dua wilayah yang dampaknya telah dirasakan masyarakat Kota Bekasi. Seperti dipaparkan oleh Mardani Ahmad, ada dua contoh pembangunan infrastruktur yang kini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Mardani Ahmad menyinggung dua proyek infrastruktur yang merupakan dukungan dari Pemprov DKI Jakarta yaitu pelebaran jalan di 3 wilayah dan pembangunan jembatan Cipendawa.
"Salah satu program yang jadi bukti kesuksesan kerja sama yang terjalin antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta adalah pelebaran Jalan Komsen, Jatiasih, dan Bojong Menteng," ucap Mardani Ahmad.
Baca Juga: Mendikbud: Jika Sudah Vaksinasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Boleh Diterapkan Sekarang
Ia pun sependapat dengan pernyataan prof. Emil Salim agar daerah Jabodetabek menjadi satu provinsi tersendiri agar pembangunannya berkesinambungan.
Jika Kota Bekasi resmi menjadi bagian dari DKI Jakarta, menurut Mardani, harapannya pembangunan di kota patriot itu semakin pesat dan memudahkan masyarakatnya dalam mengakses layanan pemerintah.
"Harapan saya pembangunan Kota Bekasi ke depan menjadi semakin pesat, layanan-layanan pemerintahan lebih mudah diakses. Apalagi yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, lebih dekat dan minim 'cost'," ucap Mardani Ahmad.
Ia menegaskan, dengan bergabungnya Bekasi dengan Jakarta akan banyak permasalahan yang dapat lebih terurai, terutama masalah kemacetan.
Mardani menilai wacana ini perlu untuk diseriusi dengan harapan pembangunan Bekasi dapat lebih signifikan ke depannya.
Baca Juga: Enggan Tanggapi Aksi Terorisme yang Serang Mabes Polri, Edy Mulyadi: 'Jokower' Saja Tidak Percaya
Karena selama ini, menurutnya, Kota Bekasi tidak menjadi prioritas jika tetap bergabung bersama Jawa Barat.
"Contohnya Jalan Raya Narogong, yang merupakan Jalan Provinsi. Kondisinya saja berlubang dan bergelombang, sampai sekarang belum ada perbaikan," kritik Mardani untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Mardani Ahmad meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil mempertimbangkan untuk 'melepas' Kota Bekasi bergabung ke Provinsi DKI Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah menegaskan, menolak wacana bergabungnya Kota Bekasi ke Jakarta. Ia menilai wacana tersebut tidak relevan.
Baca Juga: Terduga Teroris Serang Mabes Polri, Gus Nadir Minta Dua Ormas Besar Luruskan Tafsir Sesat
Anies Baswedan pun sebelumnya turut menanggapi wacana penggabungan Bekasi ke wilayahnya.
Gubernur DKI Jakarta itu menghargai dan menghormati adanya usulan yang disampaikan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Meski menurutnya, hal itu bukan kewenangannya.
"Kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat. Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus mentaati keputusan pemerintah pusat,” katanya.***
