Network
PR BEKASI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah sudah mengumumkan Surat Edaran Soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurut Surat Edaran tersebut, THR merupakan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja atau buruh.
Tak hanya itu, sanksi pun akan diberikan kepada perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban THR tersebut.
Baca Juga: Ibu Cinta Positif Covid-19, Ridwan Kamil: Mulai Hari Ini Hanya Bisa Melihatnya dari Kaca
Selanjutnya, Serikat Pekerja (SP) Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat akan mendirikan posko pengaduan THR guna mendampingi pekerja yang mengalami kerugiaan atas pembayaran THR.
"Segera kita buka posko pengaduan, kita dampingi pekerja yang dirugikan perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi Suparno dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Jumat, 16 April 2021.
Dengan begitu setiap perusahaan diharapkan membayar THR sesuai surat edaran (SE) Kemenaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Baca Juga: Nekat Mudik Biar Sudah Dilarang, Hati-hati Kendaraan Masuk Kandang!
Dengan SE THR, perusahaan tidak bisa membayar THR secara bertahap atau mencicil, sebagaimana diberitakan Depok.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Serikat Pekerja Kabupaten Bekasi Akan Dirikan Posko Pengaduan HTR Guna Dampingi Pekerja yang Alami Kerugian".
Jika pembayaran akan dilakukan secara bertahap, maka harus disepakati pekerja lebih dulu.
"Artinya perusahaan tidak serta merta langsung mencicil sebab kalau perusahaan mencicil tanpa kesepakatan akan ada sanksi pidananya," ucapnya.
