PR BEKASI - Kunjungan kerja Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dalam kegiatan panen Raya di Kabupaten Bekasi pada Sabtu, 24 Juli 2021 justru menimbulkan kerumunan di tengah masa PPKM Level 4.
Padahal kunjungan kerja berupa kehadiran Mentan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para petani khususnya di Kabupaten Bekasi.
Namun sayangnya, dalam pantauan Pikiranrakyat-Bekasi.com di tempat, antusias warga Kabupaten Bekasi justru menimbulkan masalah baru berupa kerumunan di tengah kenaikan kasus covid-19 yang tinggi.
Kerumunan tersebut terjadi karena masyarakat sekitar ingin menyaksikan langsung Menteri Pertanian dalam kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, panitia tetap selalu memperhatikan warga yang terus berdatangan.
Walaupun seluruh tamu undangan dan warga yang hadir diharuskan menggunakan masker dan mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes) namun warga tetap berkerumun sehingga tidak sesuai dengan anjuran pemerintah.
Meski demikian panen raya di kampung Ceger, Desa Suka Asih, Kabupaten Bekasi tetap berjalan lancar.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Targetkan 1.2 Juta Warganya Tervaksinasi pada Agustus 2021
Masyarakat berharap kegiatan tersebut memberikan keuntungan bagi para petani di Kabupaten Bekasi khususnya.
Diketahui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, melakukan kunjungan kerja sekaligus panen raya padi di Desa Suka Asih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu,24 Juli 2021.
Selain Mentan, dalam kegiatan panen padi tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi.
Bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Dedi Mulyadi hadir dalam kegiatan tersebut yang didampingi Pjs Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Siapkan 10 Ribu Paket Bansos untuk Warga Terdampak PPKM
Dalam kunjungan tersebut, Mentan melakukan panen raya dan mengecek lahan pertanian di Kabupaten Bekasi.
Mentan juga menyampaikan stok beras hingga akhir tahun dalam kondisi aman, khususnya untuk ketersediaan dalam masa PPKM Level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah.***