Network
Hasil mediasi yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019 dan bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala BPKP Perwakilan Jawa Barat serta dihadiri oleh Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi.
“Selanjutnya, pada saat dilakukan mediasi di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat tersebut, Pemerintah Kota Bekasi tidak membahas hasil penilaian KJPP Effendi Rais,” hal tersebut tertuang dalam rilis yang diunggah oleh Humas Kabupaten Bekasi.
Namun, setelah kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Mediasi oleh Perwakilan BPKP Jawa Barat, saat ini Pemerintah Kota Bekasi beralasan lahan yang digunakan PDAM Tirta Bhagasasi milik Pemkot Bekasi, sehingga perlu dilakukan pemisahan perhitungannya.
Baca Juga: Viral Kasus Penyerangan Wanita di Halte Olimo, Simak Kronologi yang Dituturkan Korban
Sebelumnya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto mengatakan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi agar mematuhi hasil perhitungan tim independen terkait pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.
Pemkab bahkan mengingatkan Pemkot agar tidak mencari alasan baru dengan mengklaim adanya aset kota yang masuk hitungan.
“Terkait dengan delapan wilayah pelayanan PDAM yang menjadi permintaan Pemkot Bekasi, kami akomodir. Tapi harus dibuktikan dan didukung oleh bukti dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Entah pada Senin, 27 Januari 2020 seperti dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Bahasa Orang Bekasi Merupakan Campuran Betawi, Sunda, Hingga Bali
Hal tersebut diungkapkan Entah setelah adanya klaim dari Pemkot Bekasi yang menyebut delapan aset yang dihitung dalam pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi merupakan milik Pemkot Bekasi.
Berbanding terbalik dengan itu, klaim tersebut hanya dinilai sebagai upaya Pemkot untuk menunda proses pemisahan aset.***
