PR BEKASI – Ketua DPP Partai Solideritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany geram dengan pihak-pihak yang menuduh partainya melakukan pencitraan terkait penolakan rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta.
Melalui Twitternya, Tsamara tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada partainya.
Tsamara pun menyindir pihak yang menuduh, ketika melakukan pencitraqn, dirinya mengatakan tetap konsisten tolak kenaikan gaji anggota DPRD DKI.
Baca Juga: PA 212 Minta Dubes Agus Dipecat karena Sebar Hoaks, Refly Harun: Ada Pihak yang Tak Ingin HRS Pulang
“Penolakan PSI terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPRD dituduh pencitraan. Biarin aja dianggap pencitraan,” kata Tsamara dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @TsamaraDKI pada Sabtu, 5 Desember 2020.
“Tapi senggaknya pas pencitraan, kami konsisten tolak gaji & tunjangan Rp 700 juta/bulan,” katanya.
Lebih lanjut, Tsamara menanyakan kepada yang menuduh apakah tidak malu dengan perbuatannya karena konsisten dukung kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD.
Baca Juga: 3 Hakim dan 12 Pegawai Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Bandung Ditutup Sementara
“Yang nuduh pencitraan konsisten dukung kenaikan gaji dan tunjangan. Gak malu?,” ujar Tsamara.
Diberitakan sebelumnya bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tegas menolak kenaikan Kenaikan tunjangan bagi setia anggota DPRD DKI diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 yang mencapai Rp800 miliar.
PSI mengharapkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan tersebut.
Baca Juga: PAS Band Rilis Mini Album Baru dan Lagu 'Sesungguhnya', Hasil Renungan sang Vokalis
“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara, Jumat, 4 Desember 2020.
“Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunaan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan,” katanya.
Menurut Victor, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 50 persen.
Baca Juga: Minta Ketegasan Anies Baswedan Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD, PSI: Tolong Jangan Diam Saja!
“Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan “Pemahaman Nenek Lu!” untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp8.8 triliun.
Baca Juga: Siap Gandeng Tangan Habib Rizieq, Amien Rais: Kita Butuh Sosok Dia yang Berani Lenyapkan Kezaliman
Kemudian pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal lantaran menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.
“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies,” tuturnya.
“Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usualn tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” katanya.
Baca Juga: Setelah Kenaikan Luar Biasa Selama 3 Hari beruntun, Hari ini Harga Emas Dunia Turun karena Dolar
Apabila memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, kata dia, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan.***