PR BEKASI – Para pejabat harus mulai meninggalkan komunikasi publik yang kaku dan menggunakan diksi yang sulit dipahami masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan sekarang bukan waktunya lagi para pejabat menggunakan komunikasi kaku.
Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo ketika menghadiri Konveksi Nasional Humas (KNH) 2020 secara daring di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Subianto Dikabarkan Resmi Mengundurkan Diri dari Menteri Pertahanan
Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo bertanya kepada masyarakat soal model komunikasi yang mereka inginkan dari pejabat setelah pelantikannya sebagai gubernur.
“Kalau melihat seorang pejabat berpenampilan kaku dengan pidato lebih banyak ‘yang terhormat yang terhormat’ menurut mereka ternyata itu sesuatu yang tidak mengasyikkan,” kat Ganjar Pranowo dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Lanjutnya, masyarakat tidak menyukai pejabat yang berpidato dengan bahasa terlalu formal karena tidak mengenakkan untuk didengar dan menimbulkan rasa kantuk.
Padahal, menurutnya, pejabat memiliki kepentingan dalam menyampaikan informasi, misalnya terkait suatu program agar dapat dipahami masyarakat.
Baca Juga: Cegah Penambahan Kasus Covid-19, WHO Dorong Penerbitan Serifikat e-Vaksin
Oleh karena itu, pandangan masyarakat terkait komunikasi publik yang diingikan merupakan hal yang penting.
Setelah itu, Ganjar Pranowo memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komunikasi publik baik dirinya maupun pejabat di dinas.
“Saya sendiri tidak mau dibuatkan teks pidato seperti itu, pidatonya boleh bercerita, pidatonya boleh prosa, pidatonya boleh puisi, pidatonya boleh narasi singkat,” tutur Ganjar Pranowo.
Lebih lanjut, dia pun menginstrusikan kepada pejabat di dinas untuk memiliki humas di masing-masing dinas serta mengelola media sosial dan mengunggah program yang dikerjakan.
Baca Juga: Olahraga Tiap Hari Tapi Berat Badan Tak Kunjung Turun? Ternyata 3 Kebiasaan Ini Wajib Dihindari
Hal tersebut dilakukan agar setiap program diketahui serta dapat lebih cepat merespon masyarakat.
Setelah berjalan beberapa tahun, Ganjar Pranowo mengaku kaget dengan perubahan perilaku pejabat daerah ketika melakukan komunikasi publik, di antaranya tidak lagi menggunakan diksi formal.
“Jadi, kesalahan komunikasi inilah yang kemudian membuat persoalan-persoalan sering kali di tengah masyarakat layanannya tidak pernah prima dari pemerintah,” ucap Ganjar Pranowo.
“Cara kami bertabayun, mengklarifikasi, dan mengonfirmasi melalui teknologi yang kemudian membuat komunikasi kehumasan kami menjadi soft, lebih enak, dan kemudian bisa diterima masyarakat,” sambungnya.***