PR BEKASI - Tirta Mandira Hudi atau akrab disapa dr Tirta mengungkap adanya problem komunikasi pada jajaran Menteri kabinet Presiden Joko Widodo dalam penanganan Covid-19.
Hal tersebut ia sampaikan dalam wawancara bersama Karni Ilyas dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club.
Dr Tirta menilai, Menteri-menteri turut berkomentar terkait Covid-19 yang mengakibatkan banyak misleading di masyarakat.
Baca Juga: Waspada, Ini Ciri-ciri dan Nama Puluhan Ribu Kotak Amal Teroris yang Tersebar di Wilayah Indonesia
"Ketika semua menteri rebutan untuk ngomong tentang Covid, akhirnya terjadi multiple information yang akhirnya menjadi misleading yang akhirnya menjadi infodemik," ucap dr Tirta sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Minggu, 20 Desember 2020.
Menteri-menteri yang berebut berkomentar terkait Covid-19, lanjut dr Tirta, mencerminkan komunikasi internal yang terburu-buru sehingga berdampak pada misleading.
"Jadi, secara umum kita itu lemahnya cuma satu yakni manajemen komunikasi krisi. Jadi, komunikasi kita itu buru-buru. Semua menteri, semua pejabat pengen ngomong. Pak Dony ngomong, Pak Luhut bicara, Pak Erick bicara, Pak Mahfud bicara," tutur dr Tirta.
Baca Juga: Sedih Karena Terorisme Selalu Dikaitkan dengan Islam, Musni Umar: Islam Itu Sangat Mulia dan Damai
Isu terbaru soal Covid-19 adalah mengenai keberadaan vaksin Sinovac di Indonesia. Dr Tirta mengungkap, yang berbicara soal vaksin justru bukan Menteri Kesehatan sebagaimana mestinya.
"Yang ngomong vaksin, itu dominasi-nya Pak Luhut atau Pak Erick Thohir. Yang ngomong protokol di pesawat, itu Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, kata dr Tirta.
Hal tersebut disayangkan oleh dr Tirta. Seharusnya, tambah dr Tirta, yang berbicara terkait isu Covid-19 adalah Menkes beserta Juru Bicara-nya.
Baca Juga: Pasang Baliho 'Mimpi Jadi Presiden', Sahroni: Selama Gratis, Mimpi Apa Aja Boleh, Jangan Panik!
"Di negara mana pun yang ber-statement mengenai penanganan Covid itu adalah Menkes dan jubirnya. Ketika Pak Yuri turun, itu awal mula kita kacau balau," ujar dr Tirta.
Dr Tirta juga mengungkap, isu vaksin Covid-19 jadi misleading sebab poster yang keliru terlanjur dibuat.
"Vaksin ini misleading. Jadi, baru datang 1,2 juta sudah ada poster tersebar. Itu langsung dibantah WHO, IDI, Nakes. Akhirnya, revisi lagi besoknya (oleh) Pak Jokowi. Yang buat flyer sama, yang revisi Presidennya," ucap dr Tirta.
Baca Juga: Dipo Alam Tanggapi Penyataan Puan Maharani Soal Pengkajian Wacana Presiden Tiga Periode
Kekeliruan dalam poster tersebut, menurut dr Tirta, terletak pada 1,2 juta vaksin Sinovac yang seolah-olah langsung dibagikan gratis secara serentak.
Padahal, Jokowi mengklarifikasi bahwa vaksin gratis akan dibagikan secara bertahap.
"Pak Jokowi langsung ngomong 'tenang rakyat akan mendapatkan gratis tapi bertahap'. Padahal, flyer itu sudah nyebar. Yang dipertanyakan siapa yang buat flyer, masak Presidennya klarifikasi terus," kata dr Tirta.
Baca Juga: Sentil Amien Rais yang Sarankan Jokowi Mundur sebagai Kepala Negara, Ruhut Sitompul: Siapa Kau?
Tidak hanya itu, sambung dr Tirta, kasus misleading juga dialami oleh Menteri BUMN Erick Thohir terkait isu Covid-19.
"Akhirnya terciptalah misleading opini yang digoreng di rakyat seolah-olah kita berbisnis karena kita belum siap. Tiba-tiba Indonesia membeli 3 vaksin, dan viral. Sampai Menteri BUMN mengatakan harga vaksinnya dan selfie sama orang vaksinnya, dan itu viral. Akhirnya warga antipati, yang klarifikasi Pak De Jokowi," tutur dr Tirta.
Dr Tirta mengungkap, Jokowi selalu jadi tameng yang mengklarifikasi hampir semua isu yang diakibatkan misleading dari jajarannya.
Baca Juga: Bantah Hoaks Deklarasi Partai Humanis, Medsos Susi Pudjiastuti Malah Banjir Curhatan Warganet
"Klarifikasi lagi, tameng lagi. Kan kasihan Pak Jokowi," kata dr Tirta.
Oleh sebab itu, dr Tirta menyarankan untuk memperbaiki humas agar manajemen komunikasi krisis dapat berfungsi dengan baik.
"PR (Public Relationship) harus diperbaiki. Harusnya jubir Presiden, sekretariat negara Pak Pratikno atau staf Presiden untuk manajemen komunikasi krisis," ucap dr Tirta.***