PR BEKASI - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi dana bansos Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara.
Gibran Rakabuming Raka diduga telah merekomendasikan sebuah perusahaan bernama PT Sritex yang memasok goddie bag untuk wadah paket bansos.
Selain itu, PT Sritex juga diduga ikut berperan dalam bagi-bagi jatah dana bansos.
Baca Juga: Tak Hanya Antisipasi Kerumunan Massa di Libur Akhir Tahun, Ganjar Ingatkan Akan Hal Ini
Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa kasus korupsi itu tidak tergantung pada besar kecilnya pendapatan seseorang.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa nama besar yang terlibat korupsi, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, dan Juliari Batubara, dan kini ikut menyeret nama Gibran Rakabuming Raka.
"Sekali lagi ini membuktikan bahwa korupsi itu bukan tergantung pada besar atau tidaknya pendapatan seorang pejabat atau pegawai. Tapi lebih ditentukan pada mentalitas dan gaya hidup," kata Refly Harun, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari bayangan kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 22 Desember 2020.
Baca Juga: Putri Delina Dituduh Tak Perhatian, Pengasuh Bongkar Sikap Asli Teddy yang Jarang Jenguk Bintang
Selain dipengaruhi oleh mentalitas dan gaya hidup, Refly Harun juga menilai bahwa tindakan korupsi dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan.
"Jadi kalau mentalitasnya korup, ya susah. Kalau gaya hidupnya berlebihan dan mewah, ya susah juga. Ditambah dengan lingkungan yang permisif, lingkungan yang tidak memberikan punishment," kata Refly Harun.
Apalagi menurutnya, saat ini pihak-pihak yang melakukan investigasi tentang korupsi malah terkadang lebih dulu terkena kasus pencemaran nama baik.
Baca Juga: Belum Lama Berpacaran, Ini Alasan Adipati Dolken Mantap Nikahi Canti Tachril
"Mudah-mudahan Tempo dengan tradisi yang panjang sebagai jurnalis independen bisa mengatasi itu. Karena ini bagian dari kebebasan pers. Yang penting kita mengungkapkan ini untuk kepentingan publik," kata Refly Harun.
Meski demikian, Refly Harun meminta agar dugaan tersebut juga ditelaah lebih jauh lagi, dan melihat apakah ada aliran dana yang masuk ke Gibran Rakabuming Raka.
"Tentunya yang harus dilihat adalah apakah ada dana yang mengalir kepada Gibran. Kalau ada dana yang mengalir ke Gibran dari Sritex, maka kita bisa nyatakan itu ada potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi," kata ReflyHarun.
Baca Juga: DKI Jakarta Raih Prestasi Lagi, Kini Terpilih Jadi Provinsi Terinovatif, Anies: Alhamdulilah
Menurutnya, apabila benar dugaan tersebut, maka Juliari Batubara bukan hanya memperkaya dirinya sendiri, melainkan juga ikut menguntungkan dan memperkaya pihak lain.
"Mudah-mudahan KPK tidak gentar menghadapi tembok-tembok kekuasaan seperti ini. Asal prinsipnya tetap equality before the law dan azas praduga tidak bersalah," ujar Refly Harun.
Refly Harun lantas mengimbau agar pihak-pihak yang merasa dicurigai terlibat korupsi bansos, tidak perlu merasa khawatir apabila tidak bersalah.
Baca Juga: Sebut Anggota FPI Diserang Tanpa Senjata, Sekretaris FPI Munarman Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
"Intinya kalau kita merasa tidak bersalah, ya tidak perlu khawatir. Apalagi kalau berada pada posisi di kekuasaan, di mana kita tahu penegak hukum itu sering memerankan dirinya sebagai bagian kekuasaan, bukan bagian dari alat negara atau rakyat," tutur Refly Harun.
Dia pun berharap, semoga proses hukum terkait kasus korupsi dana bansos bisa berjalan baik, transparan, dan yang terbukti bersalah harus dihukum.
"Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, kasus ini bisa dibuat terang, transparan, dan yang salah harus dihukum. Yang tidak salah, tidak boleh dihukum. Yang penting semuanya harus terbuka," kata Refly Harun.***