Komisi XI DPR: Pemerintah Belum Memiliki Strategi yang Komprehensif dalam Penyediaan Vaksin

5 Januari 2021, 17:46 WIB
Sebanyak 31.000 dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang tiba di Bali. /ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.

PR BEKASI – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan setidaknya terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yaitu vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. 

Anis menyebutkan banyak analisis yang mengaitkan antara pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, di mana pemulihan ekonomi sangat berpengaruh pada keberhasilan vaksin. 

Menurutnya, pemerintah belum memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksin.

Baca Juga: Sampaikan Duka Cita Mendalam, Menkes Budi Ingatkan Masyarakat Jangan Bosan Terapkan Prokes 3M

“Namun terkait vaksin ini, terlihat pemerintah belum memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi,” kata Anis Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi DPR, Selasa, 5 Januari 2021.

“Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pandemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah,” katanya. 

Hal tersebut disampaikan Anis menanggapi kebijakan pemerintah yang mendatangkan 3 juta vaksin Covid-19 dari China yakni Sinovac. 

Baca Juga: Tren Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Pemkab Bekasi Imbau Semua Pihak Tidak Lengah

Selain itu, pemerintah pun menjalin kerja sama dengan produsen vaksin AstraZeneca dan Novavax untuk pembelian masing-masing 50 juta dosis vaksin. 

Terkait hal itu, Menteri Keuangan menyatakan bahwa ketersediaan vaksin diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional bahkan global.

Lebih lanjut, Anis menyampaikan selain faktor vaksin, pemerintah perlu menitikberatkan pentingnya menjaga agar ekonomi mampu bertahan dan terakselerasi di tengah pandemi.

Baca Juga: Hore Bansos Sudah Cair! Berikut Daftar yang Boleh Dibelanjakan dari Uang Bantuan Tunai

Untuk itu, kata Politisi PKS ini, efektivitas kebijakan ekonomi dalam menjaga daya tahan ekonomi dengan mendongkrak faktor permintaan atau demand yang sangat krusial. 

“Faktor demand ini terkait demand untuk konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah maupun untuk kebutuhan investasi berbagai sektor ekonomi.

Oleh karena itu, peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, penyaluran distribusi kredit serta pembiayaan dari perbankan, sangat penting untuk dipacu. 

Baca Juga: Dituduh Telantarkan Anak, Teddy: Kalau Menelantarkan, Anak Gak Akan Kayak Sekarang, Gendut, Bahenol

Sebagai informasi, saat ini pemerintah melalui PT Biofarma telah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke 34 provinsi di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan vaksinasi tahap pertama yang rencananya bakal dilangsungkan mulai pertengahan Januari ini. 

Selain itu, pemerintah melalui Kemensos pun resmi meluncurkan program bantuan tunai pada 2021 sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bantuan Sosial Tunai Hadir Lagi di Tahun 2021, Presiden Jokowi: Awasi! Jangan Ada Potongan Apa pun

Adapun bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) itu terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: DPR RI

Tags

Terkini

Terpopuler