PR BEKASI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut menyoroti kinerja Tri Rismaharini yang akhir-akhir ini rajin blusukan di Jakarta usai dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) pada 23 Desember 2020 lalu.
Menurutnya, sebagai Mensos baru, Tri Rismaharini perlu lebih berinovasi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran yang angkanya semakin meningkat akibat pandemi Covid-19.
Mardani Ali Sera juga menilai, masalah kemiskinan dan pengangguran dalam skala nasional tidak bisa diselesaikan dengan hanya melakukan blusukan saja.
Baca Juga: Bukan untuk Pencitraan, Jubir Wapres Ungkap Tujuan Mulia Mensos Risma Rajin Blusukan di Jakarta
"Bismillah, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat tekanan pandemi harus jadi perhatian. Bu Risma sebagai mensos baru perlu lebih berinovasi, sebab menjadi menteri dengan masalah yang lebih beragam dengan skala nasional, tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera, Rabu, 6 Januari 2021.
Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah perlu berkoordinasi dan menyiapkan sistem evaluasi yang terukur.
Mengingat, salah satu problem klasik di Indonesia adalah antarkementerian masih memiliki data yang berbeda dan kerap timbul ego sektoral.
Baca Juga: Mensos Risma Sering Blusukan, Fahri Hamzah: Staf Beliau Harus Kasih Tahu Beda Wali Kota dan Menteri
"Mensos perlu ‘blusukan’ di perapian data. Data raya (big data) mesti baik, benar, dan akurat. Ini jauh lebih penting demi perbaikan distribusi bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efektif-efisien," kata Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin tahun 2020 akibat Covid-19 semakin meningkat, tercatat sebesar 26,42 juta orang atau meningkat 1,28 juta orang dari tahun 2019.
"Keterlambatan bantuan akibat tumpang tindih birokrasi, SOP yang kurang jelas dan data yang tidak akurat menjadikan manajemen distribusi bantuan sosial sembako sebelumnya amat lemah," ujar Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Aneh Fadli Zon Tak Paham UU Ormas, Teddy Gusnaidi: Jadi Anggota DPR Ngapain Aja? Nonton Drama Korea?
Menurutnya, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layak dipertimbangkan, yaitu pemerintah harus menggabungkan tiga basis data orang miskin yang dikelola dua Dirjen dan satu Sekjen, karena pasti ada tumpang tindih.
"Mengingat PKH data base sendiri, BPNT sendiri, dan DTKS sendiri. Rapikan mulai dari kriteria hingga pola updating-nya, karena kerap tidak akurat," kata Mardani Ali Sera.
Dia juga mengimbau, agar pemerintah lebih responsif, salah satunya dengan mengefektifkan kanal bantuan warga terkait bansos.
Baca Juga: Unggah Momen Terakhir Bersama Chacha Sherly, Melaney Ricardo: Mengejutkan, Tak Seorang pun Menyangka
"Dengan begitu, kanal tersebut dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak dipotong oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab," kata Mardani Ali Sera.
Selain itu, Mardani Ali Sera juga menyarankan agar pemerintah membuat mekanisme penyaluran yang manusiawi dan efektif.
"Jangan lagi ada antrian, jangan lagi ada korupsi, dan jangan lagi dijadikan alat politisasi. Pastikan semua terkoneksi dengan perbankan. Petugas penyuluh sosial yang dimiliki Kemensos bisa membantu membuatkan rekening bank dan mengajarkan cara untuk dapat uangnya," tuturnya.
Baca Juga: Sentil Fadli Zon dengan Bongkar 'Borok' FPI, Eks PSI: Mau Propaganda Lihat Juga Determinannya Keleus
Mardani Ali Sera juga mengingatkan bahwa presiden dan menteri adalah milik bangsa Indonesia, sehingga semua perhatian harus diraasakan seluruh elemen masyarakat di wilayah NKRI.
"NKRI bukan hanya milik satu daerah/provinsi, semua daerah mesti merasakan perhatian yang sama demi keadilan yang sesungguhnya di negeri tercinta," ujar Mardani Ali Sera.
Terakhir, Mardani Ali Sera berharap, semoga mekanisme yang baru ini kian mudah terawasi oleh semua pihak.
Baca Juga: Predator Seksual Anak Bisa Dikebiri, KPAI: Tak Ada Gunanya Kalau Kejahatan karena Faktor Psikologis
"Tidak ada lagi penyelewengan seperti kemarin yang jelas-jelas merugikan pemerintah, masyarakat, sampai pelaku usaha yang amat perlu program tersebut untuk mendongkrak daya beli di tengah pandemi Covid-19," tutur Mardani Ali Sera.***