Network
PR BEKASI - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan mulai memasifkan kegiatan kepolisian siber pada 2021 mendatang.
Dia mengatakan, pada 2021 mendatang polisi siber akan diaktifkan dengan sungguh-sungguh, karena apabila pemerintah terlalu toleran, maka akan sangat berbahaya.
Mahfud MD menuturkan, apabila ada kabar tidak benar beredar di media sosial, dan kabar tersebut termasuk dalam bentuk pelanggaran pidana, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera sangat menyesalkan keputusan pemerintah tersebut. Apalagi, saat ini Indonesia tengah dalam kondisi demokrasi yang sangat mengkhawatirkan.
Baca Juga: Prabowo-Sandi Masuk Istana, Refly Harun: Jadi Pejabat Publik Jauh Lebih Enak, Ketimbang Jadi Oposisi
Menurutnya, dengan diaktifkannya polisi siber, dikhawatirkan kebebasan sipil dalam berdemokrasi akan dibungkam.
"Sangat disayangkan. Di tengah kondisi demokrasi yang sedang memprihatinkan, polisi siber dikerahkan. Hal ini bisa membungkam kebebasan sipil dan berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh konstitusi," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera, Selasa, 29 Desember 2020.
Sangat disayangkan. Di tengah kondisi demokrasi yang sedang memprihatinkan, polisi siber dikerahkan. Hal ini bisa membungkam kebebasan sipil dan berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi yg telah dilindungi oleh konstitusihttps://t.co/5nu8gx54u7— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) December 29, 2020
Dia juga mengatakan, seharusnya polisi siber dikerahkan untuk persoalan yang lebih genting, seperti kejahatan siber yang di antaranya cracking, peretasan data, dan online money laundering.
Mardani Ali Sera menjelaskan, menurut laporan Financial Service Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara di dunia yang rentan akibat kejahatan teknologi informasi.
