PR BEKASI - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri dengan latar belakang agama Nasrani akan memiliki nilai plus di mata dunia, bahwa Indonesia bukan lah negara agama.
"Indonesia dengan Kebhinekaan Tunggal Ika-nya serta toleransi yang tinggi memiliki Kapolri yang justru bukan dari agama mayoritas," kata perempuan yang biasa disapa Nuning ini.
Selain itu menurut Nuning, Listyo Sigit Prabowo memenuhi syarat strategis sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Idham Azis.
Baca Juga: Di Tengah Pencarian Serpihan Sriwijaya Air, Kopaskan Dengar Teriakan Minta Tolong dari Kapal Nelayan
"Menurut saya Komjen Listiyo Sigit Prabowo memenuhi syarat strategis sebagai Bhayangkara 1. Sikap rendah hati dan pandai mendengar yang dimilikinya akan banyak bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya sebagai TB1 (Kapolri)," kata Nuning seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu , 13 Januari 2021.
Diketahui bahwa Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi diajukan sebagai calon Kapolri tunggal oleh Presiden Jokowi berdasarkan Surat Presiden (Surpres) No. R-02/Pres/01/2021 yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di parlemen, Rabu.
Namun, lanjut Nuning, ada satu masalah dalam penunjukan Komjen Listyo sebagai calon kapolri, yakni terkait masa pensiun-nya (2027) yang masih panjang.
Baca Juga: KPK Tiba-tiba Geledah Lagi Rumah di Bekasi, Cari Titik Terang Korupsi Juliari Batubara Cs
Namun hal ini bisa diantisipasi ketika Listyo pandai merangkul senior dan juniornya.
Selain itu, menurut Nuning, calon Kapolri harus profesional dan mengikuti tren kejahatan atau gangguan keamanan, serta memahami hukum serta regulasi.
"Kejahatan dan gangguan keamanan kian hari kian canggih dan terus dimodifikasi, termasuk kejahatan jalanan. Kapolri harus mengikuti perkembangan ini. Syarat berikutnya, ia tidak berpolitik tapi paham perkembangan politik," ujar Nuning.
Calon Kapolri juga harus cepat tanggap terhadap fenomena yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Terutama, kelompok-kelompok, baik kanan maupun kiri, yang ingin mengganti ideologi dan bentuk negara.
Baca Juga: Bertemu dengan Sri Mulyani, Jokowi Curhat Soal Dokter yang Gemetar Saat Menyuntikkan Vaksin Sinovac
Kemudian yang perlu dilakukan Kapolri baru adalah memahami ancaman keamanan dalam negeri serta efek-nya hingga luar negeri, memahami lingkungan strategis teritorial seperti bahaya terorisme, radikalisme, narkoba, kejahatan jalanan/kriminalitas.
Selain itu, tambah Nuning, seiring dengan perkembangan "internet of things" (IoT), prioritas Kapolri berikutnya adalah memperkuat Keamanan siber (cyber security).
"Saat ini, peretasan ke Infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber," tutur-nya.***