PR BEKASI - Baru-baru ini Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menggelar program pembuatan KTP dan rekening bank untuk 1.600 orang gelandangan di DKI Jakarta guna memudahkan proses pengambilan bantuan dari Kementerian Sosial.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun membela Risma karena belakangan aksi blusukan mantan Wali Kota Surabaya tersebut kerap dituding sebagai pencitraan.
"Tidak sepenuhnya Risma salah, concern kepada fakir miskin, anak terlantar, gelandangan dan lain sebagainya, itu adalah soal yang tidak ada salahnya, itu sah-sah saja dan bukan sebuah kekeliruan," ucapnya.
Baca Juga: Sebut Jokowi Bercanda Soal Penyebab Banjir Kalsel, Gus Umar: Jelas lah Curah Hujan Masa Curah Emas
Refly Harun menegaskan bahwa peduli terhadap kaum yang membutuhkan tidak akan pernah salah dan gairah kepedulian tersebutlah yang menurutnya harus ada di dalam diri setiap menteri Joko Widodo atau Jokowi.
"Perhatian dan keprihatinan terhadap gelandangan, pengemis, fakir miskin, dan pengangguran itu tidak pernah salah, justru passion itu harus ada di diri seorang pejabat publik, apalagi dia menteri sosial," tuturnya.
Namun persoalannya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 19 Januari 2021, memang kepedulian Risma tersebut menurutnya tidak bisa direalisasikan dengan menabrak prosedur yang ada.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Sebut Rakyat Jorok, Gus Umar: Kelakuan Kader Anda 'Joroknya' Luar Biasa
"Karena kita tahu bahwa harusnya ada pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah, antara teritorial dan sektoral, antara kerja seorang bupati, wali kota, dan gubernur dengan kerja seorang menteri," ucapnya.
Karena menteri merupakan pembantu presiden dan presiden adalah kepala eksekutif nasional yang memiliki kebijakan nasional yang sifatnya teritorial dengan teritorinya Republik Indonesia sehingga Refly Harun menilai tidak bisa Risma terlalu fokus kepada DKI Jakarta.
"Tidak bisa hanya membidik tempat atau daerah-daerah tertentu saja, nah kalau daerah-daerah tertentu ya diserahkan kepada kepala daerahnya masing-masing," tuturnya.
"Jadi kalau anda concern seperti ini, Risma mestinya harus serahkan dan kerja sama dengan pemprov DKI, tidak bisa main selonong boy langsung terobos begitu saja," sambungnya.
Baca Juga: Komjen Listyo Sigit Layak Menjadi Kapolri, Gus Miftah: Komunikasinya dengan Umat Islam Luar Biasa
Justru ketika Risma menjalankan keinginan pribadinya secara seenaknya tersebut, di situlah menurutnya letak kesalahannya.
"Misalnya langsung main gandeng dukcapil atas nama kekuasaan pemerintahan pusat, gandeng Bank Mandiri karena kebetulan dia menteri presiden Jokowi tentu lebih mudah dan tentu juga berasal dari the ruling party," ucapnya.
Refly Harun menyampaikan, hal tersebut boleh saja dilakukan, namun dalam rangka semisal Risma memiliki kebijakan strategis, dan baiknya implementasi dari kebijakan tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing.
Walaupun memang menurutnya, masih terdapat isu soal ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap daerah soal bantuan-bantuan semacam ini.
Baca Juga: Korea Selatan Minta Joe Biden Lanjutkan Negosiasi Nuklir dengan Korea Utara
"Persoalan kita selama ini adalah soal kepercayaan, kenapa bantuan nasional dari Kemensos kadang-kadang langsung diterjunkan ke daerah, karena dikhawatirkan ada kelakuan-kelakuan pemerintah daerah yang membajak bantuan tersebut," tuturnya.
Refly Harun pun menceritakan pengalamannya yang melihat seorang bupati di Papua membawa dana desa lalu menampilkannya di panggung dan mengatakan bahwa itu adalah perjuangan bupati tersebuf untuk mendapatkan uang tersebut.
Padahal tanpa melakukan apa pun itu memang sudah menjadi hak desa, yang terpenting administrasinya jelas dan bersih.
"Karena itulah sekali lagi, kita imbau kepada bu Risma, tidak salah concern terhadap kelompok marjinal, tetapi sebagai seorang menteri, dia tidak boleh lagi berperilaku seperti halnya seorang wali kota," ucapnya.
Baca Juga: Mal Hingga Restoran Terpukul Selama PPKM, Apindo Desak Pemerintah Longgarkan Jam Operasional
"Seorang wali kota memang kerjanya blusukan, karena dia punya rakyat secara langsung yang rakyatnya langsung memilih, beda dengan seorang menteri, menteri itu tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu presidennya, sementara menteri hanyalah pembantu presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Forum RT-RW DKI Jakarta Andi Meinar Pane juga berharap Risma tidak terlalu sering membuat gaduh di DKI Jakarta dan bekerja sesuai tupoksi.
“Ibu Risma gak usah buat gaduhlah. Seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tetapi justru menambah masalah bagi DKI Jakarta," katanya
"Jangan karena Syahwat Politik 2022 segala cara dilakukan utk menarik simpatik warga DKI buat dirinya. Dengan menabrak segala aturan. Ini namanya memperkosa aturan itu sendiri,” ucap Refly Harun.***