Sebut Tolak Ukur Pemilihan Kapolri Tidak Jelas, IPW: Membingungkan Institusi Polri

30 Januari 2021, 13:27 WIB
Feri Amsari, Neta S Pane, dan Masinton Pasaribu dalam kanal YouTube Akbar Faizal. /Tangkapan layar YouTube/Akbar Faizal Uncensored

PR BEKASI - Politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faizal, mengatakan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo memang pernah menjadi ajudan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan bersama-sama dengan Jokowi ketika di Solo dulu, prestasinya yang tercatat juga lumayan.

Hal itu Akbar Faizal katakan kepada aktivis hukum, Feri Amsari, yang sebelumnya mengatakan kalau sudah seharusnya Jokowi menyampaikan kepada publik alasan dari dipilihnya Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Pernah menjadi Kapolda di Banten, pernah menjadi Reskrimsus di Sulawesi Tenggara, artinya secara reguler apakah itu Anda tidak catat?," kata Akbar Faizal kepada Feri Amsari, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Sabtu, 30 Januari 2021.

Baca Juga: Nilai Meroket 1.700 Persen Hingga Akhirnya Terhenti, Platform Trading Larang Perdagangan Saham GameStop

Feri Amsari menyontohkan kalau misalnya ada kasus besar seperti BLBI yang ingin diungkap lagi, maka banyak hal yang kemudian bisa dijelaskan oleh Jokowi.

Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kenapa Jokowi tidak menyampaikan hal itu.

Sebab agar tidak terlihat kalau dipilihnya Listyo Sigit tidak semata-mata hanya karena alasan kedekatan

Akan tetapi juga karena memiliki rekam jejak karirnya, maka cara itu disebutnya akan lebih elegan.

Baca Juga: Militer AS: Penerbangan Pesawat China di Laut Natuna Utara Tidak Timbulkan Ancaman

"Jadi orang tidak membandingkan, ini tiba-tiba loncat, ini seolah-olah setelah jadi ajudan langsung promo ke mana-mana dengan satu tujuan," ujar Feri.

Feri menyampaikan bahwa nantinya Jokowi selaku presiden dapat menjelaskan kalau prestasi yang diraih oleh Listyo Sigit itu benar murni buatan prestasinya, bukan buatan manusia, dan nantinya hal itu akan terurai dengan berbagai alasan.

"Ini yang membuat elegan cara-caranya, politik presidential itu kan politik publik luas, kuncinya di sana kan?" ucapnya.

Feri menuturkan kalau Jokowi mampu menjelaskan rekam jejak dari figur yang dipilihnya, walaupun orang itu kesayangannya, maka itu bukan semata-mata apa yang Feri sebut dengan 'cek kosong'.

Baca Juga: Covid-19 Bermutasi, Inggris Ajak Indonesia Lacak Varian Baru Virus Corona yang Semakin Menyebar

"Saya jujur saja tidak melihat dari beberapa rangkaian ini, yang saya lihat agak dramatis. Ada Pak Gatot, Boy Rafli, ada Pak Sigit," katanya.

Feri mengungkapkan bahwa ada orang Padang yang mengatakan dan berharap sudah saatnya orang Padang menjadi Kapolri.

Namun, Feri menanggapi bahwa itu tidak akan mungkin.

Di sini Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyampaikan bahwa hak prerogatif pun harus memiliki tolak ukur yang jelas.

"Dari dua kali Kapolri, Idham dan kemudian Sigit itu tidak ada tolak ukur yang jelas. Idham mau pensiun masa tugasnya satu tahun tiga bulan, dijadikan Kapolri. Kemudian penggantinya Sigit pensiun 2027, berarti berapa tahun lagi, di mana tolak ukurnya?," ujar Neta S Pane.

Baca Juga: Data Terbaru Sebut Bayi yang Lahir dari Ibu Terinfeksi Covid-19 Kebal dari Virus Corona

Feri pun menimpali bahwa ada yang mengatakan kalau masa dari Kapolri Idham Azis itu merupakan menuju transisi.

"Artinya apa tolak ukurnya kan? Kapolri transisi, artinya ketika tolak ukur hak prerogatif itu tidak jelas itu akan membingungkan institusi Polri," kata Neta S Pane.***

Editor: Puji Fauziah

Sumber: YouTube Sobat Dosen

Tags

Terkini

Terpopuler