PR BEKASI - Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam turut menanggapi isu soal adanya gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Ahmad Khoirul Umam mengatakan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan dalam partai politik bisa dilakukan secara cepat dan sistematis.
Oleh karena itu, Ahmad Khoirul Umam menilai sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merespons cepat isu tersebut dengan sangat tegas sudah sangat tepat dilakukan.
"Wajar AHY merespons cepat dan tegas, karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Ahmad Khoirul Umam, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Selasa, 2 Februari 2021.
Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) itu lantas mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Berkarya.
Ahmad Khoirul Umam mengatakan, semula pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pembajakan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.
Namun, ketika tiba-tiba muncul gerakan Kongres Luar Biasa (KLB) dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi dari Menkumham, mereka menjadi terkaget-kaget.
"Itu akibat dari sikap menyepelekan setiap informasi intelijen. Dalam dunia intelijen, sekecil apapun informasi tidak boleh disepelekan, meskipun tidak boleh dipercaya begitu saja. Mereka harus waspada," kata Ahmad Khoirul Umam.
Oleh karena itu, menurutnya, sikap tegas dan responsif AHY itu bisa dipahami sebagai upaya untuk membentengi partainya dari cara-cara politik kotor yang mencoba membajak kepemimpinan organisasi melalui jalan pintas.
"Cara-cara semacam itu jelas tidak elok dan tak sesuai etika berdemokrasi. Otak pelakunya tak pantas menjadi pemimpin negeri," ujarnya.
Sebelumnya, AHY mengumumkan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY mengatakan hal itu diketahuinya dari laporan para pimpinan dan kader Demokrat yang merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD).
Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
AHY menjelaskan bahwa konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan KLB.***