PR BEKASI – Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla menanggapi penyataan pemerintah yang membutuhkan kritikan pedas dan keras.
Melalui Twitternya, Ulil Abshar Abdalla menyebutkan bahwa publik sudah tidak percaya dengan hal tersebut.
Menurut Ulil Abshar Abdalla telah banyak para pengkritik pemerintah yang dilaporkan dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca Juga: Tak Terekspos, Ternyata Hampir Seribu Kasus Serangan Terhadap Umat Islam di Jerman Sepanjang 2020
“Publik sudah ndak percaya. Para pengkritik banyak dilaporkan dengan menggunakan UU ITE,” kata Ulil Abshar Abdalla sebagaiamana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter, @ulil, Rabu, 10 Februari 2021.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan pedas dari pers.
Pramono mengibaratkan kritik media massa ini sebagai jamu yang menguatkan pemerintah.
Baca Juga: PM Palestina: Amerika Serikat Tak Bisa Jadi Mediator Perdamaian dengan Israel
“Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono Anung dalam peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2021, dikutip dari Antara.
Pramono Anung menyebutkan sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung.
“Karena kami meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi,” ujar Pramono Anung.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Markas Power Ranger Sebenernya Terletak di Indonesia, Ini Faktanya
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pramono Anung meyakini kebebasan pers harus dijaga bersama.
Lanjut, Pramono Anung apalagi seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia menghadapi problem media sosial salah satunya adalah hoaks.
“Untuk itu perlu literasi dan edukasi kepada kita semua bahwa kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hal-hal yang tidak produktif,” ujar Pramono Anung.
Sebelumnya pun Presiden Jokowi menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap pemerintah.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi," kata Presiden Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin, 8 Februari 2021, di Istana Merdeka, Jakarta.
Jokowi menyebutkan hal ini perlu dilakukan untuk terwujudnya perbaikan pelayanan publik.***