PR BEKASI – Media asing asal Singapura, The Straits Time menyoroti terkait 'golong istimewa' di indonesia, termasuk narapidana korupsi yang menyerobot antrian vaksinasi Covid-19.
The Straits Time melaporkan kemarahan mulai berkobar di Indonesia seiring sejumlah orang dari latar belakang istimewa menyerobot antrian vaksinasi Covid-19.
Sampai kemarin, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia diketahui telah menjangkau 1,62 juta orang.
Baca Juga: Israel Tembakan Rudal ke Suriah, Diduga Balas Dendam Peledakan Kapal Kargo oleh Iran
Baca Juga: Harga Cabai Masih Tinggi, Berikut Harga Kebutuhan Pokok Jawa Barat Awal Maret 2021
Awal bulan ini, pemilik apotek Helena Lim, yang dijuluki "Crazy Rich Jakarta" divaksinasi di pusat komunitas kesehatan di ibu kota dengan mengaku sebagai salah satu staf pendukung di sebuah toko obat.
Sebuah video yang diposting di Instagram menunjukkan antriannya untuk suntikan menjadi viral, memicu kemarahan publik atas kelayakannya untuk menerima vaksin yang, pada saat itu, hanya untuk petugas kesehatan.
Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan tidak lama setelah video tersebut viral di media sosial.
Keluarga anggota parlemen, yang sejak Kamis, 25 Februari 2021 divaksinasi bersama anggota DPRD di Jakarta, juga mendapat sorotan.
Anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa dia dan keluarganya divaksinasi setelah ada undangan dari Sekretariat Jenderal DPR.
Tiga puluh sembilan dari 61 tersangka korupsi yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, juga telah divaksinasi.
Indonesia, negara terpadat keempat di dunia, meluncurkan program vaksinasi pada 13 Januari 2021.
Indonesia mempunyai target menginokulasi 181.5 juta orang atau 67 persen dari hampir 270 juta penduduknya - dan mencapai kekebalan kawanan dalam 15 bulan.
Pada tahap pertama program, yang sedang berlangsung, 1.47 juta tenaga kesehatan akan divaksinasi.
Fase kedua, yang dimulai pada 17 Februari 2021, menargetkan 38.5 juta orang yang dianggap berada dalam kelompok berisiko tinggi, termasuk petugas polisi, personel militer, anggota parlemen, pedagang asongan, dan lansia.
The Straits Time kemudian mengutip perkataan dari Profesor Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Mitigasi Covid-19 yang mengkonfirmasi bahwa keluarga anggota parlemen juga telah divaksinasi.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto dan Kader PDIP Gowes Santai di Jalur Sepeda Besutan Anies Baswedan
"Pada dasarnya vaksinasi tidak bisa menjamin seseorang kebal terhadap virus tersebut," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Straits Time, Senin, 1 Maret 2021.
"Oleh karena itu untuk mengurangi kemungkinan (penularan) dilakukan tindakan yang dimulai dari kalangan dekat," sambungnya.
Kontroversi telah menghantui upaya vaksinasi, dengan antrian panjang dan persediaan vaksin yang terbatas.
Bahkan di Jakarta, para lansia harus mengantri, terkadang sejak subuh, untuk diinokulasi di beberapa fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Teddy Gusnaidi Haramkan Fatwa MUI, Tifatul Sembiring: Emang Situ Siapa?
Media lokal juga memberitakan isu-isu terkait sistem registrasi online dan kuota vaksin harian yang terbatas.
Dr Tri Maharani, seorang relawan di koalisi warga Lapor Covid-19, menggambarkan vaksinasi untuk anggota parlemen dan keluarganya sebagai tindakan yang tidak tepat dan oportunistik.
Dia menambahkan bahwa tidak ada urgensi untuk memvaksinasi mereka pada saat banyak dari mereka yang berada dalam kelompok prioritas, seperti lansia dan petugas kesehatan, belum menerima suntikan.
"Kalau mereka benar-benar wakil rakyat, mereka akan memprioritaskan rakyat yang mereka wakili," katanya.
"Jika perlu, mereka harus menjadi yang terakhir mendapatkan vaksinasi, apalagi keluarga mereka." sambungnya.***