PR BEKASI - Pengamat politik Rocky Gerung buka suara usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi restu investasi industri minuman keras (miras) di kampung halamannya, yakni Manado, Sulawesi Utara.
Rocky Gerung menyampaikan bahwa miras adalah tradisi nusantara yang penting untuk pergaulan.
"Miras itu tradisi nusantara karena diperlukan untuk pergaulan supaya lebih lega dan tidak ada kekakuan," tuturnya.
Bahkan di Manado, kampung halamannya, Rocky Gerung mengaku miras atau minuman beralkohol justru menjadi kebutuhan para petani.
"Di tempat saya Manado, petani itu dia minum alkohol terutama di gunung-gunung karena ingin bekerja pagi-pagi, jadi itu untuk menaikkan spirit batin sekaligus mempercepat metabolisme," ucapnya.
"Jadi itu tradisi dan alkohol juga dipakai dalam tradisi kristen yang disebut perjamuan itu," ucap Rocky Gerung.
Namun, Rocky Gerung menegaskan, bukan berarti mabuk-mabukan adalah budaya di sana dan di daerah lainnya yang disebutkan Jokowi, seperti NTT, Bali, dan Papua.
"Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada tradisi itu maka berarti mabuk-mabuk itu ada juga di dalam kultur itu, ini kacaunya cara melihat pemerintah sekarang kan," tuturnya.
"Itu adalah local wisdom, nah pemerintah mengeksploitasi local wisdom itu untuk menutupi kedunguan anggaran, ini persoalannya kan," ucapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Senin, 1 Maret 2021.
Oleh karena itu menurut Rocky Gerung pemerintahlah yang mabuk-mabukan karena telah mengizinkan investasi miras ini.
"Jadi yang mabuk pemerintah, tapi yang bakal disalahin rakyat jadinya kan nantinya, karena mabuk-mabukan, maka dia cari cara supaya nambal anggaran itu, lalu diliatlah wilayah yang marak miras," ucapnya.
Dirinya menjelaskan justru berbagai kejahatan tumbuh di wilayah-wilayah tersebut karena adanya produksi miras yang berlebihan.
Maka dari itu, Rocky Gerung berpendapat bahwa investasi miras sama saja kriminalitas yang disponsori oleh pemerintah.
"Itu (izin investasi miras) akan dipakai sebagai cara untuk menjadikan minuman keras sebagai konsumsi yang bukan sekadar legal tapi dimaksudkan untuk menghasilkan devisa," tuturnya.
Baca Juga: Pakar WHO Prediksi Pandemi Covid-19 Bakal Jadi Endemik di Masa Depan
"Jadi etikanya itu yang buruk, mencari devisa dengan memabukkan orang," katanya.
Walaupun saat ini miras dapat diperoleh secara terbatas dengan pajak yang tinggi, ungkap Rocky Gerung, tapi bukan berarti pemerintah bisa mengeksploitasi itu.
"Bukan berarti pemerintah eksploitasi itu, sehingga semua orang dipaksa untuk ambil tabungannya untuk beli miras atau mencuri, itu masalahnya," tuturnya.
Perlu diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyatakan bahwa sebanyak 22 persen kematian di Tanah Papua disebabkan konsumsi minuman keras.
Baca Juga: Tolak Investasi Miras, Mardani Ali Sera: Generasi Masa Depan Bangsa Bisa Rusak!
Hal itu membuat miras jadi salah satu penyebab terkikisnya populasi penduduk asli Papua selain penyakit-penyakit di daerah tersebut.
Laporan Polda Papua pun membenarkan asumsi tersebut. Data pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa 1.485 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 277 warga meninggal sebagian besar terjadi didahului konsumsi miras.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Papua juga menyampaikan bahwa minuman keras menjadi pemicu utama kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di berbagai daerah di Papua.***